Tribun

Otonomi Khusus Diyakini Mampu Akselerasi Kualitas SDM Warga Papua

Dalam otsus, kewenangan lebih diberikan kepada daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua.

Editor: Choirul Arifin
Otonomi Khusus Diyakini Mampu Akselerasi Kualitas SDM Warga Papua
Puspen TNI/Puspen TNI
HUT ke 59 KOSTRAD - Warga Papua dan TNI saling berangkulan usai meresmikan Pos Yakyu di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kab. Merauke, Papua, Jumat (6/3/2020). Peresmian bangunan baru Pos Yakyu menjadi kado istimewa pada HUT Kostrad ke-59 tahun 2020. Hal tersebut menjadi simbol persatuan menjaga NKRI yang dipersembahkan Satgas Yonif MR 411/Pdw Kostrad dan masyarakat Suku Kanum Papua, tepatnya di RT 03 Yakyu, Kampung Rawa Biru, Distrik Sota. (Puspen TNI) 

Dana besar dikucurkan sudah mencapai Rp 127 triliun. Jika digunakan dengan bijak, dengan baik maka dana akan bermanfaat bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya.

“Jika digunakan dengan baik akan bermanfaat orang asli Papua, sebagai pemuda harus mendorong Otsus semakin positif,” ucapnya.

Ia mendorong agar ada transparansi dari pemerintah provinsi terkait dana Otsus juga perbaikan dari sisi distribusi anggaran otsus di daerah mengingat untuk lokasi daerah pesisir dan pegunungan berbeda.

Apalagi saat ini meski sudah diberi kewenangan dan dana besar indeks pembangunan manusia Papua masih cukup tertinggal meski dari tahun-tahun membaik.

“Karena itu, harus jadi atensi untuk bersatu mendorong agar ke depan Otsus terus bergulir, apalagi ada tambahan lagi di DAU , berarti ini ada suatu perhatian dari pusat supaya ada pemerataan pembangunan di Papua."

"Sebagai pemuda asli Papua, semoga dana digunakan transparan, sehingga ada trust dari orang Papua kepada pemerintah provinsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama, Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura menjelaskan, Otsus merupakan tindakan afirmatif pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Papua. Apalagi, dari berbagai sektor, Papua masih tertinggal dari provinsi lain.

Otsus, kata Mathius, salah satu solusi, percepatan, untuk pemerataan, sekaligus jalan tengah. Ia yakin, Otsus akan terus berlangsung hanya perlu evaluasi dan merupakan hal wajar agar pelaksanaan bisa lebih baik lagi.

“Kami di dua wilayah adat, bulan September lalu, sudah lakukan evaluasi, dihadiri tokoh adat agama perempuan pemuda, ada MRP, kita dialogkan untuk melihat bagaimana untuk dana Otsus setelah 20 tahun,” ujarnya.

Yang pasti, kabupaten kota menerima dana otsus juga setelah sebelumnya dikurangi di tingkat provinsi.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas