TRIBUNNEWS.COM - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menanggapi keamanan vaksin virus corona.

Kini, uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac yang dilakukan Indonesia telah diberikan kepada 1.620 relawan.

Menurutnya, pengujian vaksin yang hanya melibatkan ribuan relawan belum cukup untuk mengetahui apakah vaksin tersebut aman.

"Uji klinis tiga sekitar 1.000-an sampai 2.000-an relawan, belum cukup untuk menentukan vaksin itu aman dan efektif," kata Zubairi ketika dikonfirmasi Kompas.com pada Kamis (12/11/2020).

Zubairi juga menyinggung uji klinis vaksin tahap ketiga yang dilakukan Brasil terhadap 10.000 relawan.

Baca juga: Brasil Mulai Kembali Uji Coba Vaksin China, Sempat Ditangguhkan 2 Hari

Namun, uji klinis tersebut ditangguhkan sementara setelah ditemukan adanya relawan yang meninggal dunia.

"Diduga karena ada relawan yang meninggal dunia. Meskipun, belum tentu hal tersebut akibat vaksin," kata Zubairi.

"Ya, mungkin kematian relawan itu ada hubungannya dengan vaksin. Mungkin juga tidak. Saat ini sedang diteliti," tambahnya.

Menurutnya, hal seperti ini pernah terjadi pada relawan vaksin Oxford-AstraZeneca di Inggris.

Baca juga: 1.620 Relawan Jalani Uji klinik 1 dan 2 Vaksin Covid-19 Sinovac, Bagaimana Kondisi Mereka?

Kejadian lain juga menimpa relawan uji vaksin Johnson & Johnson di Amerika Serikat yang mengalami komplikasi.

"Pada perkembangannya, ketika uji vaksin Oxford-AstraZeneca dilanjutkan, memang tidak terbukti menimbulkan efek samping yang serius."

"Sementara itu, untuk yang di Brasil, masih banyak kabar yang belum jelas mengenai penyebab dihentikannya uji klinis fase tiga ini," katanya.

Pemerintah cadangkan Rp 34 triliun untuk vaksin Covid-19

Kendati keamanan vaksin Covid-19 masih belum terbukti, pemerintah telah mengalokasikan cadangan anggaran untuk penangananan Covid-19 dan vaksinisasi.

Anggaran tersebut terbagi untuk tahun ini maupun tahun depan sebesar Rp 34,23 triliun.

Rinciannya, untuk tahun ini sebesar Rp 5 triliun dan tahun depan mencapai Rp 29,23 triliun.

"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin, baik untuk tahun ini dan tahun depan," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan DPR RI pada Kamis (12/11/2020).

"Kalau kita lihat totalnya mencapai Rp 5 triliun plus Rp 29,23 triliun untuk program vaksinasi tahun depan."

"Yang ini memang sudah di earmark, dananya berasal dari Gubernur (Bank Indonesia) yang 0 persen, ini adalah seluruh pengelola dana di bidang kesehatan," tambah Sri Mulyani, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Mensos Juliari: 87,44 Persen Anggaran Perlindungan Sosial Telah Disalurkan

Untuk pencadangan tersebut, pemerintah telah melakukan realokasi anggaran dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggaran program PEN khusus untuk bidang kesehatan, yang semula dialokasikan sebesar Rp 87,55 triliun, kini telah menjadi Rp 97,26 triliun.

"Komposisi ini berbeda seperti pada saat kita pertama kali melaporkan ke Komisi XI sebelum bapak dan ibu sekalian reses."

"Anggaran di bidang kesehatan kini mencapai Rp 97,26 triliun," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga merinci, penggunaan anggaran dana kesehatan selain untuk vaksin, juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 45,23 triliun.

Baca juga: Alasan Protokol 3M Dijalankan Meski Ada Vaksin Covid-19

Selain itu juga insentif untuk 300 ribu lebih tenaga kesehatan mencapai Rp 6,63 triliun.

Anggaran kesehatan juga dianggarkan untuk santunan kematian sebesar Rp 60 miliar.

Juga termasuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 4,11 triliun.

Terdapat pula anggaran untuk Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp 3,5 triliun.

Dan terakhir untuk insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp 3,49 triliun.

Diketahui, hingga Senin (9/11/2020) realisasi anggaran kesehatan sudah terserap Rp 34,07 triliun atau 35 persen dari Rp 97,26 triliun.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Mutia Fauzia)