Kunjungi NTT, Menaker Ida Bahas Isu Ketenagakerjaan dengan Gubernur
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu-isu ketenagakerjaan serta upaya memperkuat kerja sama dalam penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak

TRIBUNNEWS.COM – Menaker Ida Fauziyah berdialog dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam kunjungan kerjanya ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu-isu ketenagakerjaan serta upaya memperkuat kerja sama dalam penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
"Kami datang ke NTT ini untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan," Menaker Ida dalam keterangannya, Jumat (13/11/2020).
"Kita sepakat akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTT, dengan peningkatan kompetensi yang akan dilakukan kerjasama antara Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat,” lanjutnya.
Menaker Ida juga menambahkan, dalam waktu dekat Gubernur NTT juga akan menyerahkan BLK yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
Baca juga: Menaker Bantah Menunda Pencairan Subsidi Gaji Termin Kedua
“Dengan komitmen Gubernur NTT, kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi dan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov NTT," kata Menaker Ida.
Dalam kesempatan ini Menaker Ida juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.
Menurut Ida, NTT ini termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.
Tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri itu tidak melalui prosedur yang resmi.
Oleh karena itu, Ida mengatakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui penguatan yang ada di LTSA sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya.
Ida berujar pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 18 tahun 2017 yang isinya memberikan pelindungan yang maksimal mulai dari hulu sampai hilir.
“Peran pemerintah desa sangat kuat sebagai garda terdepan, desa harus bisa menjadi pusat informasi pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri," kata Ida.