Menurut Neta, perwira non Akpol itu menjadi Wakapolda Jawa Tengah usai mengikuti pendidikan.

Tak seperti biasanya, usai mengikuti pendidikan, perwira Polri menjadi Analis Kebijakan (Anjak) dulu atau menjabat posisi di Mabes Polri dengan pangkat tetap Kombes, baru kemudian mendapat promosi menjadi Brigjen.

Profil Brigjen Ahmad Lutfi

Nama: Brigjen Ahmad Lutfi SH SST MK

TTL: Surabaya, 22 November 1966

Pendidikan

Sepa 1989 
Selapa 2000
Sespim 2005
Lemhanas PPRA 2017

3. Kapolda Jawa Timur, Irjen M Fadil Imran

Surya.co.id mengabarkan, jabatan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dipastikan mengalami pergantian.

Dia digantikan Irjen Pol M Fadil Imran yang sebelumnya merupakan staf Ahli Sosial Budaya (Sahli Sosbud) Kapolri.

Kepastian pergantian posisi Kapolda Jatim dari Irjen Pol Luki Hermawan ke Irjen Pol M Fadil Imran tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1377/KEP/2020, Jumat (1/5/2020).

Selanjutnya Irjen Pol Luki Hermawan akan menduduki jabatan baru sebagai Wakil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.

Berbeda dengan pendahulunya, Luki Hermawan, yang berpengalaman membidangi intelijen. M Fadil Imran yang merupakan alumni Akademi Polisi (Akpol) 1991 ini merupakan sosok yang berpengalaman membidangi reserse.

Surya.co.id coba menyajikan biodata dan profil M Fadil Imran yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber.

M Fadil Imran dilahirkan di makassar, Sulawesi Selatan 51 tahun lalu. Dia memiliki rekam jejak menduduki beberapa jabatan penting di Polri.

Mulai dari Polres KP3 Tanjung Priok, Polres Kepulauan Riau, Polres Metro Jakarta, Polda Metro, hingga Mabes Polri.

Pada tahun 2008, Fadil Imran pernah menjabat sebagai Kasat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Pada tahun yang sama, ia kemudian menjabat sebagai Kapolres KP3 Tanjung Priok.

Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, ia menjabat Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya.

Setelah tiga tahun menjabat, pada tahun 2011, Imran dimutasi untuk menduduki jabatan Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim Polri.

Masih pada tahun yang sama, ia kemudian menduduki jabatan Direktur Ditreskrimum Polda Kepri.

Lalu, dua tahun kemudian, pada tahun 2013, ia menjabat sebagai Kapolres Metro Jakbar.

Dua tahun kemudian, pada 2015, ia dipindah untuk menduduki jabatan Analis Kebijakan Madya (Anjak Madya) Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Setahun kemudian, pada tahun 2016, ia menjabat sebagai Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Imran berhasil membongkar kasus pembajakan film Warkop DKI Reborn, dan berhasil membekuk satu orang pelaku, berjenis kelamin wanita berinisial P (31).

Masih pada tahun yang sama, ia bergeser untuk menjabat sebagai Wakil Dirtipideksus Bareskrim Polri.

Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Dirtipid Siber Bareskrim Polri (2017) dan berhasil membongkar kasus besar yang berkaitan dengan organisasi siber terorganisir Muslim Cyber Army (MCA) pada Februari 2018 silam.

Dan pada tahun 2019, Imran menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya (Sahli Sosbud) Kapolri Jendral Idham Aziz hingga tahun 2020, sebelum akhirnya dimutasi menjadi Kapolda Jatim.

Respon Mabes Polri

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan pihaknya menghormati banyaknya nama yang beredar dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis.

Diketahui Jenderal Polisi Idham Azis akan pensiun pada Januari 2021 mendatang.

Menurutnya, penunjukkan calon pengganti Kapolri tentunya tetap menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait bursa calon Kapolri kami sangat menghormati itu pendapat dari rekan-rekan di luar polri eksternal Polri terkait bursa kapolri. Kembali lagi Mabes Polri menghormati terkait dengan keputusan tujukan Kapolri itu adalah hak preogratif dari Presiden RI," kata Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Kompolnas Beberkan Kriteria Calon Kapolri Pengganti Jenderal Idham Azis

Lebih lanjut, Awi meminta masyarakat menunggu rangkaian proses dan mekanisme penunjukkan Kapolri yang akan dijalankan tak kurang dari 2 bulan lagi.

"Mari sama-sama kita tunggu bagaimana keputusannya nanti. Tentunya nanti pada waktunya dari Bapak Presiden akan menentukan itu," ujar Awi.

Diberitakan sebelumnya, mutasi besar akan terjadi di tubuh Polri menjelang pergantian Kapolri Jenderal Idham Azis pada Januari 2020 mendatang.

Baca juga: Jelang Pergantian Kapolri, Korps Bhayangkara Bakal Mutasi Besar-besaran, Bintang Tiga Bertambah

Hal tersebut berdasarkan informasi yang diterima Ind Police Watch (IPW).

"Mutasi itu akan ada dua sampai tiga jenderal bintang dua yang bakal naik menjadi bintang tiga. Para perwira yang naik menjadi bintang tiga itu dipastikan akan masuk dalam bursa calon Kapolri untuk menggantikan Idham Azis," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).

Dari pendataan IPW menjelang pensiunnya Kapolri, akan cukup banyak perwira Polri yang bakal pensiun.

Sedikitnya ada 30 jenderal yang akan pensiun menjelang suksesi Kapolri pada Januari mendatang.

Menurut Neta, jenderal itu pensiun mulai dari bulan November, Desember, dan Januari 2020.

Mereka yang pensiun tersebut terdiri dari tiga komisaris jenderal (Komjen), delapan inspektur jenderal (Irjen), dan 19 brigadir jenderal (Brigjen).

Baca juga: Kapolri Harap Jajaran Humas Polri Jadi Sumber Informasi yang Mudah Diakses

"Yang terbanyak adalah alumni Akpol 86 ada 15 jenderal yang pensiun, terdiri dari empat Irjen dan 11 brigjen. Akpol 85 ada 14 jenderal, tiga Komjen, empat Irjen, dan tujuh Brigjen. Akpol 87 satu jenderal yang pensiun dengan pangkat Brigjen. Begitu juga Akpol 88A teman satu angkatan Idham Azis hanya satu Brigjen yang pensiun, yakni Brigjen Ahmad Fachruzzaman yang pensiun 10 Januari," jelasnya.

Sementara itu, tiga komisaris jenderal yang akan pensiun adalah Kepala BNN Komjen Heru Winarko yang pensiun 1 Desember, Sekjen Kementerian KKP Komjen Antam Novambar, dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Didid Widjarnardi.

Dengan adanya tiga Komjen yang pensiun, maka akan ada tiga perwira Polri yang berpangkat Irjen yang akan naik menjadi Komjen.

Ketiga Pati yang disebut akan naik menjadi bintang tiga itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfhi, dan Kapolda Jawa Timur Irjen M Fadil.

"Selain itu, jika Polri jadi menaikkan pangkat Dankor Brimob dari bintang dua menjadi bintang tiga, peluang Dankor Brimob masuk bursa calon Kapolri pun terbuka lebar," jelasnya.

Dengan bergesernya sejumlah jenderal bintang dua menjadi bintang tiga, Neta menyebutkan bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis akan semakin riuh.

"Yang pasti sebelum pensiun 30 Januari 2021, kepimpinan Kapolri Idham Azis masih akan diuji lagi dengan dua even besar, yakni pengamanan Pilkada Serentak 9 Desember dan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021," ucap Neta.

Tak Semua Komjen Ikut Bursa Calon Kapolri

Masih kata Neta S Pane, saat ini jenderal polisi berbintang tiga ada sedikitnya 13 orang.

Namun, tak semua bisa mengikuti bursa calon Kapolri lantaran menjelang masa pensiun.

"Para bintang tiga dari Akpol 87 tentunya sulit untuk masuk bursa calon kapolri, mengingat Kapolri Idham Azis dari Akpol 88."

"Jika Akpol di bawah Akpol 88 dipaksakan menjadi Kapolri, tentu terjadi kemunduran di institusi kepolisian."

"Sehingga yang bisa masuk bursa calon Kapolri adalah dari Akpol 88A, Akpol 88B, Akpol 90, dan Akpol 91," jelasnya.

Namun demikian, IPW masih belum bisa membeberkan lebih lanjut daftar nama kandidat terkuat yang akan menjadi Kapolri pengganti Idham Azis.

Dia hanya menyebut, dari sekian banyak figur, Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri hanya akan memilih lima figur sebagai bakal calon Kapolri.

Daftar bakal calon itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dipilih.

Kriteria Calon Kapolri yang Baru

Neta S Pane juga membeberkan apa saja kriteria atau syarat utama yang harus diperhatikan Jokowi dalam memilih calon Kapolri pengganti Idham Azis.

Syarat pertama, calon Kapolri yang baru pernah menjadi Kapolda di Jawa atau di daerah rawan agar agar insting dalam mengantisipasi Kamtibmas mumpuni dan keamanan Indonesia tetap prima.

Kedua, calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi Polri secara utuh.

Sebab persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personil di jajaran tengah dan atas.

"Mulai dari AKBP, Kombes hingga jenderal yang nganggur dan tidak jelas kerjanya."

"Penumpukan ini membuat anggaran polri habis tersedot untuk fasilitas para Kombes dan jenderal tersebut."

"Pemberian pangkat jenderal jangan hanya karena perkawanan tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri," kata Neta dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).

Ketiga, calon Kapolri juga harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri.

Sehingga proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan kepolisian dalam menjaga kamtibmas.

"Sehingga orang orang baru yang tidak mengerti tentang kepolisian jangan diberikan menangani proyek proyek pengadaan di Polri."

"Jangan hanya gara-gara kenal dengan Kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri," ungkapnya.

Keempat, figur calon Kapolri harus paham mengenai sistem karier untuk mengembangkan tugas profesional kepolisian.

Tujuannya agar jangan sampai ada seorang pejabat kepolisian yang bertahun tahun bertugas di satu tempat.

"Dengan keempat kriteria ini tentunya calon Kapolri bisa juga diambil dari bintang dua."

"Kebetulan dalam waktu dekat ada dua jenderal bintang tiga yang pensiun, sehingga jenderal bintang dua itu bisa didorong atau digeser ke sana untuk kemudian masuk ke dalam bursa calon Kapolri."

"Peluangnya masih terbuka dan semua tergantung presiden," ungkapnya.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Igman Ibrahim. Sri Juliati)(Surya.co.id/Luhur Pambudi)(Tribunlampung.co.id/Wakos Reza Gautama)(Wartakotalive/Budi Sam Law Malau)