Tribun

KPK Diminta Beri Penjelasan soal Perubahan Struktur Organisasi

Pimpinan DPR angkat bicara mengenai perombakan struktur di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
KPK Diminta Beri Penjelasan soal Perubahan Struktur Organisasi
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR angkat bicara mengenai perombakan struktur di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah sejumlah posisi atau semakin gemuk.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hal itu merupakan ranah dari lembaga KPK itu sendiri.

"Apa yang beredar di media massa kemarin mengenai peraturan KPK saya pikir itu adalah memang ranah internal dari KPK dan mari kita sama-sama hormati," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Daftar 11 Komjen dan 3 Irjen Kandidat Calon Kapolri yang Bersaing Gantikan Idham Azis

Namun, Dasco meminta agar KPK memberikan penjelasan soal perubahan struktur kepada Komisi III DPR.

"Kami akan meminta kepada Komisi III sebagai mitra dari KPK untuk mengkaji mendalami serta meminta penjelasan kepada KPK," ucapnya.

Diberitakan, KPK mengubah struktur organisasi dengan melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 ini, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tidak tercantum pada perkom sebelumnya, Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Sembilan belas posisi dan jabatan baru itu ialah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

Lalu, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Sementara, ada tiga jabatan dan posisi yang dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direktorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC).

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas