Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Yusril Ihza Mahendra : Presiden dan Mendagri Tidak Berwenang Copot Kepala Daerah

Yusril Ihza Mahendra sebut presiden dan mendagri tidak berwenang mencopot kepala daerah, apalagi hanya berdasar Instruksi Mendagri.

Yusril Ihza Mahendra : Presiden dan Mendagri Tidak Berwenang Copot Kepala Daerah
Grafis/Rahmandito Dwiatno
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden dan Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau mencopot kepala daerah

Apalagi, kata Yusril, pencopotan tersebut hanya berdasarkan Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

"Presiden maupun Mendagri tidaklah berwenang membertentikan atau mencopot kepada daerah karena kepada daerah dipilih langsung oleh rakyat," ujar Yusril dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Pengamat : Pencopotan Kepala Daerah Tak Bisa Dilakukan Mendagri

Yusri menjelaskan, Instruksi Presiden, Instruksi Menteri dan sejenisnya pada hakikatnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada kepala daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi. 

"Namun, proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Yusril. 

Baca juga: DPR: Pencopotan Kepala Daerah Perlu Kajian Mendalam dan Butuh Koordinasi Berbagai Pihak

Menurutnya, proses pemberhentian kepala daerah yang dinilai abai menegakkan protokol kesehatan, tetap harus melalui DPRD, dan jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment). 

Jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dinilai dan diputuskan apakah pendapat DPRD itu beralasan menurut hukum atau tidak. 

"Untuk tegaknya keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung untuk membela diri. Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun mungkin pula lebih," tuturnya. 

Baca juga: Polemik Salah Ketik di Naskah UU Cipta Kerja, Ini Kata Yusril Ihza Mahendra

Yusril menilai, kewenangan Presiden dan Mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara, tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal kepala saerah didakwa ke pengadilan dengan ancaman pidana di atas lima tahun. 

"Atau didakwa melakukan korupsi, makar, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara atau kejahatan memecah-belah NKRI. Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, Presiden dan Mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya," paparnya.

Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas