TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu melihat Indonesia sedang menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang ternyata mengancam demokrasi. 

Kondisi tersebut memunculkan gejala otoritarian dan oligarki dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat, dengan dalih terjadinya krisis kesehatan dan ekonomi.

"Karena itu dalam kondisi saat ini diperlukan satu kekuatan yang melakukan proses kontrol sosial (oposisi) yang menjaga keseimbangan sistem," ucap Syaiku saat acara webinar kebangsaan yang digelar PKS, Jumat (20/11/2020) malam. 

"Hal ini dilakukan agar terhindar dari menguatnya kendali kekuatan oligarki dan otoritarian yang dapat membajak kedaulatan rakyat," sambung Syaikhu. 

Menurutnya, dalam menjaga demokrasi, PKS berkomitmen untuk selalu bersama rakyat dan mengadvokasi segala kepentingannya.

Baca juga: Muncul Tagar  #Anies4PresidenRI2024, PKS : Masih Panjang dan Berliku

"Sekaligus membuat masyarakat berdaya secara politik (berdaulat) sehingga bersama-sama mengawal agar negara ini berjalan tetap berada di atas rek konstitusi UUD NRI 1945," tuturnya.

Ia menyebut, peran serta aktif dari masyarakat sipil dalam menjaga pemerintahan dan tugas-negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, merupakan ruh dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Kita menyadari suasana seperti saat ini tidaklah mudah. Tapi pengalaman bangsa Indonesia yang sudah melewati hidup penuh perjuangan telah membentuk karakter pejuang yang tangguh dan tidak mudah menyerah oleh tekanan dan kesulitan," paparnya.