Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.

Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS Sukamta menilai, perkembangan situasi ini perlu disikapi secara serius oleh pemerintah.

Menurutnya dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut perlu dengan pendekatan yang komprehensif.

"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur.

Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil.

Baca juga: Kelompok Saparatis Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan, Benny Wenda Jadi Presiden Sementara

Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (2/12/2020).

Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wakil Ketua Fraksi PKS menyebut masih ada 4 akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

Diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.

"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua.

Baca juga: KSP Sebut Angka Kemiskinan dan Pengangguran Papua dan Papua Barat Turun, Berikut Rinciannya

Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia," ucapnya.

Sukamta meminta pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi dibawah Presiden secara langsung.

Hal tersebut perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.

"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan.

Ini penting, tetapi soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.

Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan.

Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.

Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," pungkasnya.