TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat  Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 4-5 Desember 2020.

Rapimnas akan mematangkan persiapan Muktamar IX PPP yang digelar di Makassar, 18 hingga 21 Desember 2020 mendatang.

Wakil Ketua Umum PPP Ermalena menuturkan bahwa Rapimnas yang akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta ini akan membahas perkembangan terakhir dari persiapan pelaksanaan Muktamar.

"Kita berharap persiapan bisa berjalan tanpa kendala. Kalau ada sesuatu yang perlu diambil keputusan terkait persiapan Muktamar IX, maka Rapimnas ini akan memutuskannya," kata Ermalena melalui keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Jelang Muktamar IX, Dua Tokoh Tegaskan Maju Ketua Umum PPP

Dalam Rapimnas DPP PPP nanti, akan disampaikan laporan dari panitia Organizing Commitee (OC) terutama persiapan di Makassar.

"Sejauh tidak ada kendala, kami akan menjalankan Muktamar sesuai dengan rencana semula dengan schedule yang ada," ucap Ermalena yang juga merupakan Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX PPP.

Rapimnas juga membahas kemungkinan perubahan skema awal, khususnya terkait dengan upaya meminimalisir berkumpulnya banyak orang di satu tempat.

Semua teknis penyelenggaraan akan dibicarakan.

"Karena beberapa hari terakhir ternyata kasus positif Covid-19 ini semakin meningkat, kami tidak mau terjadi claster Covid di Muktamar nanti," ujarnya.

Baca juga: 30 Polisi Pengaman Pilkada di Jawa Tengah Reaktif Covid-19, Kini Jalani Isolasi Mandiri

Ermalena mengatakan, kemungkinan ada penyederhanaan waktu karena waktu 3 hari dinilai cukup panjang di tengah kondisi Covid-19 seperti saat ini.

"Pada tanggal 7 nanti kami juga akan mengadakan rapat virtual sosialisasi dan rapat dengar pendapat materi Muktamar yang berhubungan dengan komisi-komisi," ujarnya.

Setelah itu, akan kembali menyampaikan dan mengirimkan materi-materi tentang tata tertib dalam bentuk hardcopy kepada muktamirin (peserta muktamar) yang telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan terutama berkenaan dengan pelaksanaan Muktamar di tengah Covid-19.

Baca juga: Selain Suharso dan Gus Yasin, Tiga Nama Ini Disebut Masuk dalam Bursa Calon Ketua Umum PPP

"Kami juga harus sering-sering mengingatkan Muktamirin bahwa protokol kesehatan menjadi suatu keharusan," katanya.

Selanjutnya, pihaknya juga akan selalu mengingatkan muktamirin sebagaimana juga yang terjadi dimana-mana bahwa pengambilan keputusan secara virtual sejak ditetapkan itu sah dan mengikat.

"Ini harus kami sampaikan kepada muktamirin bahwa tidak melihat  keputusan (muktamar secara virtual) itu biasa-biasa saja," pungkasnya.