TRIBUNNEWS.COM - Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti status Komjen Heru Winarko yang belum tergantikan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Seperti dikabarkan, Heru Winarko seharusnya pensiun tepat pada 1 Desember 2020 lalu.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menganggap kaderisasi dan mutasi di Polri tak sesuai harapan.

Dia juga mendengar kabar dari internal Korps Bhayangkara bahwa Kabaintelkam Komjen Pol Rycko Amelza akan didorong menjadi Kepala BNN. 

Lantas bagaimana sosok dan sepak terjang Rycko Amelza?

Ajudan SBY hingga Tumas Teroris

Mengutip dari sumut.polri.go.id, Dr H Rycko Amelza Dahniel, MSi,  sejak 2 Juni 2017 telah menjabat sebagai Gubernur Akpol, setelah sebelumnya menjadi Kepala Polda Sumut yang aktif sejak 5 Oktober 2016.

Baca juga: 1 Desember Komjen Heru Winarko Pensiun, Siapa Kepala BNN Baru? Sosok 2 Irjen Ini Disebut-sebut

Rycko termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim, yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005

Ia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Pol Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, serta Idham Azis, dkk.

Rycko yang lahir di Bogor 14 Agustus 1966 itu menyelesaikan pendidikan SDN (1979), SMPN (1982) dan SMAN (1985) di kota kecil Cibinong, Bogor.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang dan menjadi lulusan terbaik dengan predikat Adhi Makayasa, lalu kemudian dilantik oleh Presiden Soeharto di Istana Merdeka pada tanggal 23 Juli 1988.

Rycko juga merupakan lulusan Magister (S2) Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan Doktoral (S3) pada Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan predikat Cum Laude.

Penugasan pertama ia jalani di Polres Metro Jakarta Pusat sebagai Kepala Unit Kejahatan dengan Kekerasan, selanjutnya ditugaskan sebagai instruktur di Akademi Kepolisian Semarang.

Tahun 1993 ia mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus dengan predikat terbaik, selanjutnya kembali bertugas di Polres Metro Jakarta Pusat, lalu Kasat Reserse Polres Jakarta Selatan, dan kemudian sebagai Wakasat Ekonomi Polda Metro Jaya.

Tahun 2002 ia mengikuti pendidikan Sespimpol dan lulus dengan predikat terbaik untuk penulisan Naskah Strategis.

Ia tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting di antaranya Kapolres Jakarta Utara

Setelah itu, ia dipromosikan jadi ajudan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

Ia kemudian menjabat Kepala Lembaga Kerjasama Pendidikan Dit PPITK PTIK, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol, lalu sebagai Wakapolda Jabar dan kini menjadi Ketua STIK dulu dikenal sebagai PTIK.

Baca juga: Bursa Calon Kapolri: Prediksi Calon Tunggal, Kriteria dari Anggota DPR Fraksi PDIP dan Demokrat

Tanda Pangkat

Letnan Dua (26-07-1988)

Letnan Satu (01-04-1991)

Kapten (01-10-1994)

Mayor (01-10-1999)

Ajun Komisaris Besar Polisi (01-07-2003)

Komisaris Besar Polisi (23-11-2005)

Brigadir Jenderal Polisi (23-02-2013)

Inspektur Jenderal Polisi (14-10-2014)

Komisaris Jenderal Polisi (2020)

Riwayat Jabatan

27-06-1989 : PAMA POLDA METRO JAYA LULUSAN AKPOL TAHUN 1988 (POLA 3-1)

00-12-1989 : PAMAPTA POLRES JAKPUS POLDA METRO JAYA

00-12-1990 : KANIT SERSE EK RESTRO JAKPUS METRO JAYA

00-12-1992 : DANTON TAR AKPOL SEMARANG

00-12-1995 : KASET OPS PUSKODAL OPS POLRES METRO JAKPUS POLDA METRO

01-08-1996 : PS.KASAT SERSE POLRES METRO JAKSEL POLDA METRO JAYA

01-03-2000 : KANIT MONETER SAT SERSE EK DIT SERSE POLDA METRO

10-08-2001 : WAKA SAT SERSE EK DIT SERSE POLDA METRO JAYA

08-05-2002 : PAMEN SESPIM DEDIKLAT POLRI

14-12-2002 : KASAT II DIT RESKRIM POLDA SUMUT

25-11-2005 : KANIT BANMIN SUBDEN BANTUAN DENSUS 88/ANTITEROR BARESKRIM POLRI

21-12-2005 : KAPOLRESTA SUKABUMI POLWIL BOGOR POLDA JABAR

17-01-2006 : KANIT I DIT II/EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI

19-12-2008 : KAPOLRES METRO JAKUT POLDA METRO JAYA

06-08-2009 : PAMEN SDE SDM POLRI (DIARAHKAN SBG ADC PRESIDEN RI)

04-09-2012 : KABAGJIANPOLMAS BIDPPITK STIK LEMDIKPOL

08-02-2013 : WAKAPOLDA JABAR

03-10-2014 : KEPALA STIK LEMDIKPOL

05-10-2016 : KAPOLDA SUMUT

02-06-2017 : GUBERNUR AKPOL

26—04—2019: KAPOLDA JATENG

01—05—2020: KABAINTELKAM POLRI

Baca juga: Komjen Heru Winarko Pensiun Tak Dimutasi, IPW Kritik Buruknya Sistem Kaderisasi dan Mutasi Polri

Bocoran Rycko Amelza Jadi Kepala BNN?

Tribunnews.com sebelumnya mengabarkan, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengkritik sistem kaderisasi dan mutasi yang terjadi di institusi Polri. 

Komjen Pol Heru Winarko yang saat ini menjabat Kepala BNN tak kunjung dimutasi meski sudah pensiun sejak 1 Desember kemarin. 

"Sistem kaderisasi dan mutasi di Polri tampaknya semakin amburadul dan tidak promoter. Hal ini terlihat dari belum dimutasinya Kepala BNN Komjen Pol Heru dari jabatannya, padahal yang bersangkutan sudah pensiun sejak 1 Desember 2020. Sementara ada beberapa Kapolda yang masa pensiunnya jatuh pada akhir Desember tapi sudah dimutasi sejak November lalu," ujar Neta, dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).

IPW menyayangkan hal tersebut karena dapat mengganggu kepercayaan internal kepolisian kepada pimpinannya. 

Neta mengaku mendapat informasi, belum dimutasinya Kepala BNN akibat adanya tarik menarik di internal elit Polri maupun di lingkaran kekuasaan, yang berkaitan dengan bursa pencalonan kapolri. 

"Ada elit yang mendorong agar jenderal bintang dua yang dipromosikan menjadi Kepala BNN agar yang bersangkutan bisa masuk dalam bursa calon Kapolri. Namun ada yang hendak 'mengunci' posisi Kepala BNN, dengan cara didorongnya bintang dua yang tidak populer, sehingga bursa calon Kapolri hanya diisi jenderal bintang tiga," kata dia. 

Dia juga mendengar kabar dari internal Korps Bhayangkara bahwa Kabaintelkam Komjen Pol Rycko Amelza akan didorong menjadi Kepala BNN. 

Alasannya, kata Neta, Baintelkam Polri hendak dibenahi dan dikonsolidasikan, mengingat dalam kasus Habib Rizieq Shihab dan kasus lainnya dinilai kedodoran. 

"Nantinya posisi Rycko di Baintelkam akan diisi jenderal bintang dua yang punya kapabilitas di bidang intelijen, namun tidak punya kans masuk bursa calon Kapolri," jelasnya. 

Menurut Neta, maraknya aksi kerumunan massa, aksi intoleransi, dan aksi kelompok garis keras belakangan ini membuat situasi Kamtibmas menjadi riuh.

Situasi Kamtibmas maupun ancaman Kamtibmas di ibukota Jakarta pun menjadi perhatian khusus banyak pihak. 

Tak pelak, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat ini memiliki tugas menjaga kamtibmas ibukota, juga menuntaskan kasus yang diduga melibatkan Habib Rizieq Shihab.

Adapun pencopotan Kapolda Metro sebelumnya Irjen Pol Nana Sudjana karena terkait kerumunan massa dari Habib Rizieq Shihab. 

"Dengan demikian menjadi tanggung jawab Fadil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Di sisi lain, nama Fadil sendiri disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan kapolri. Salah satu syarat untuk masuk dalam bursa calon Kapolri, Fadil harus menjadi bintang tiga dengan pangkat Komjen. Apakah hal ini akan membuat Fadil terpilih menjadi Kepala BNN?" kata Neta. 

Lebih lanjut, Neta sendiri mengaku heran lantaran Kapolri Jenderal Pol Idham Azis belum juga mengeluarkan TR untuk mengganti Komjen Pol Heru Winarko.

"Sepertinya antara Kapolri dan Presiden Jokowi belum ada kesepakatan tentang siapa yang dipilih untuk menggantikan Komjen Pol Heru di BNN. Apakah Irjen Pol Nana, apakah Irjen Pol Fadil, apakah Kapolda Riau, apakah Kapolda Jabar, apakah Irjen Pol Petrus Golose, dan apakah Kabaintelkam Komjen Pol Rycko," ungkapnya. 

"Lambannya Kapolri dalam menunjuk kepala BNN yang baru menjadi tanda tanya sendiri. Jika yang terpilih menjadi Kepala BNN nantinya adalah Petrus Golose, berarti peluang para jenderal bintang dua untuk masuk dalam bursa calon kapolri pun tertutup. Artinya bursa calon Kapolri hanya akan diisi para jenderal bintang tiga Polri," tandasnya. 

(Tribunnews.com, Chrysnha, Vincentius Jyestha)