Mahfud MD Singgung Gerakan yang Membonceng Nama Habib Rizieq Shihab, FPI dan 212
Mahfud sempat menyinggung dugaan adanya gerakan yang membonceng nama Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan FPI.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab pertanyaan jurnalis Karni Ilyas terkait situasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang terkesan genting akhir-akhir ini.
Meski mengatakan situasi bidang politik hukum, dan keamanan secara umum dalam keadaan baik, namun dalam jawabannya Mahfud sempat menyinggung dugaan adanya gerakan yang membonceng nama Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan FPI.
Menurut Mahfud gerakan tersebut agak memanas akhir-akhir ini dan perlu disikapi secara hati-hati.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam wawancaranya dengan Karni Ilyas di tayangan yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club pada Sabtu (5/12/2020).
"Sebenarnya sih secara umum kita melihatnya baik-baik saja di luar soal ini ya. Kan ini soal gerakan yang membonceng nama Habib Rizieq, FPI, 212 dan sebagainya, kan memang gerakannya agak memanas dan memang kita harus hati-hati juga," kata Mahfud.
Menurut Mahfud sebetulnya mudah bagi pemerintah untuk menghitung kekuatan gerakan tersebut secara militer dan keamanan.
Ia pun mengatakan mudah bagi pemerintah untuk mengerahkan kekuatan militer untuk membungkam gerakan-gerakan tersebut.
Namun demikian, kata dia, Indonesia adalah negara demokrasi.
Pemerintah tidak ingin menakut-nakuti rakyat.
Mahfud mengatakan ia meminta agar permasalahan tersebut harus diselesaikan secara persuasif meski membuat pemerintah terksesan gamang menghadapi persoalan.
Baca juga: Teriak Bunuh Hingga Buat Ibu Mahfud MD Terancam, Pendemo Rumah Menko Polhukam Dijadikan Tersangka
Mencontohkan persoalan di Papua, Mahfud menjelaskan pemerintah bisa saja menyelesaikannya dengan cepat melalui jalan kekerasan.
Namun menurutnya pemerintah telah mengambil sikap dan berpedoman pada kehati-hatian dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari timbulnya korban sipil dan pelanggaran HAM.
"Sama dengan ini, kalau kita mau selesaikan dari sudut perhitungan pertahanan dan keamanan, itu saya kira tidak sulit secara technical. Tetapi kita menjaga agar rakyat tidak takut kepada aparat, agar kita menjaga hak asasi, dan juga agar tetap negara ini berjalan. Demokrasi ini biar tambah baik, lama kelamaan tambah baik, tidak jelek terus," kata Mahfud.