Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara dan dua pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) oleh KPK menyisakan sejumlah fakta ke belakang.

Satu di antara fakta tersebut adalah bagaimana publik mengingat langkah Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang membubarkan Departemen Sosial (Depsos) karena departemen tersebut rawan akan korupsi.

Dalam sebuah wawancara dengan Andy F Noya, Gus Dur mengatakan bahwa Depsos dibubarkan karena korupsinya yang sudah sangat besar.

Sedangkan dalam lanskap yang lebih luas, langkah Gus Dur membubarkan Depsos saat itu karena kerja sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang hanya menjadi fasilitator masyarakat. Kerja sosial seharusnya dilakukan oleh masyarakat.

Baca juga: KPK Sudah Berulang Kali Ingatkan Kemensos Agar Tak Salahgunakan Dana Bansos

Hal tersebut termaktub dalam buku Menjerat Gus Dur di halaman 146 karya Virdika Rizky Utama.

Peneliti Gus Dur tersebut mengamini bahwa urusan sosial adalah soal solidaritas.

"Kita tidak pernah kekurangan solidaritas. Dengan adanya lembaga macam Depsos itu, malah tidak muncul solidaritas yang mestinya tumbuh secara organik," kata Virdika dalam pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (7/12/2020).

Hal itu, menurut Virdi, terlihat dari rumitnya birokrasi dan lain sebagainya.

Baca juga: Sekjen Kemensos Terpukul Menteri Juliari Jadi Tersangka, Dukung Penuh Upaya Pemberantasan Korupsi

"Gus Dur dulu bilang enggak perlu departemen atau lembaga buat urus sosial masyarakat. Cukup perlu fasilitator masyarakat saja," katanya.

Berkaca kepada kebijakan Gus Dur dan bagaimana Kemensos saat ini, Yenny Wahid sebagai putri sulung Gus Dur menilai kasus korupsi yang terjadi di Kemensos sudah sampai tahapan yang sangat memprihatinkan.

"Dia mengkorupsi bantuan untuk rakyat miskin yang sedang terjepit karena pandemi. Menurut saya itu sudah sangat keterlaluan," kata Yenny dalam pesan singkat kepada Tribunnews.

Dirinya berharap agar para pejabat di lingkungan Kemensos bisa mengerti keadaan rakyat.

"Rakyat saat ini sedang sangat susah. Tolonglah para pejabat bisa lebih bertenggang rasa. Kalau tidak bisa membantu, minimal tidak mencuri hak mereka," pungkasnya.