TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melaksanakan tugas Menteri Sosial untuk sementara waktu. Hal itu dikatakan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, (6/12/2020).

"Untuk sementara saya akan tunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos," kata Presiden.

Penunjukkan Muhadjir tersebut menyikapi penetapan tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos).

Kementerian Sosial berada di bawah koordinasi Kemenko PMK yang dipimpin Muhadjir Effendy.

Jokowi mengatakan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK dalam kasus yang menjerat Mensos tersebut.

Jokowi mempercayakan kepada KPK untuk mengusut kasus tersebut. Ia percaya bahwa KPK akan bekerja secara profesional dan transparan.

"Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” kata Presiden.

Presiden menegaskan, ia tidak akan melindungi pelaku korupsi. Sudah sejak awal ia mengingatkan jajaran kabinetnya untuk menjauhi praktik korupsi.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," ujar Presiden.

Jokowi juga mengatakan bahwa sudah sejak awal ia mengingatkan kepada jajaran Menteri kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk tidak melakukan korupsi.

"Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. sudah sejak awal," kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Jokowi juga mengaku telah berulangkali mengingatkan para pejabat baik itu di Pemerintah Pusat maupun daerah agar hati-hati menggunakan uang rakyat, baik itu yang ada di dalam APBN, APBD Provinsi, maupun APBD kabupaten atau kota.

"Apalagi ini terkait dengan Bansos dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN). Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat," kata dia.

Baca juga: Firli Kaji Tuntutan Hukuman Mati untuk Koruptor Bansos Covid-19, Mahfud MD Punya Pandangan Beda

Selain mengingatkan untuk menjauhi korupsi, Presiden juga mengingatkan kepada menterinya untuk menciptakan sistem yang menutup celah praktek korupsi.

"Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi."

Baca juga: Dua Menterinya Jadi Tersangka KPK, Mardani: Jokowi Harus Akui Gagal Pimpin Bawahan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti agar tidak menyalahgunakan dana bansos covid 19.

"Sudah bolak-balik kami ingatkan," kata Ghufron.

Baca juga: Din Syamsuddin Menyindir, Revolusi Mental Telah Gagal Setelah 2 Menteri Jokowi Jadi Tersangka

KPK juga beberapa kali telah memberikan ceramah di Kementerian Sosial sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

"Tapi dianggap persahabatan kali, KPK kan sudah mantau langsung ke Kemensos, bahkan beberapa kali ceramah," ujarnya.

Kementerian Sosial sudah angkat bicara terkait penangkapan oknum pegawainya serta penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap penyaluran Bantuan Sosial.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan bahwa pihaknya terkejut dan terpukul dengan adanya kasus tersebut.

"Atas kejadian ini kami sangat terpukul di tengah upaya kami untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas amanah khususnya dalam menyalurkan Bansos di tengah pandemi Covid-19 yang sama sama kita hadapi," katanya.

Ia juga mengaku prihatin dan kaget dengan adanya dugaan suap pada pimpinannya tersebut.

Pihaknya menurut Hartono akan bekerja sama dengan penegak hukum dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya untuk pengembangan kasus tersebut.

"Kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh kepada berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini merupakan bentuk keseriusan kami, dukungan penuh Kemensos dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.(Tribun Network/den/fik/wly)