TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) bersama sejumlah pejabat Kemensos dan pengusaha dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) direspon banyak pihak.

Salah satunya, Ekonom Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Imal Istimal.

Dia tidak habis pikir mengapa Bansos bisa menjadi ajang tindak korupsi.

"Dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang serba sulit akibat pandemi, kok ada oknum pemerintahan yang mengambil hak masyarakat yang sedang susah," kata Imal yang juga Wakil Rektor ITB AD Jakarta dalam keterangannya, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Juliari Batubara Ditetapkan Sebagai Tersangka, Jokowi: Tidak Akan Melindungi yang Terlibat Korupsi

Menurut Imal, ini momentum dilakukannya evaluasi total atas bentuk dan skema bantuan sosial pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi.

"Mengingat aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai bergerak lagi, sebaiknya Bansos yang berpotensi menyebabkan moral hazard dievaluasi ulang, diubah menjadi bantuan yang lebih produktif, tepat sasaran, serta tidak rawan korupsi," ujar mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini.

Selain bansos Kemensos, Imal juga mengatakan program Pra Kerja yang dikelola Kemenko Perekonomian sebagai program yang mubazir.

"Bagaimana tidak, ketika Kemenaker menyalurkan BLT Pekerja dengan saringan ketat BPJS Ketenagakerjaan, program Pra Kerja secara online diikuti mayoritas orang yang ternyata sudah bekerja seperti yang diumumkan Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu," sesal Imal.

Imal menyebut program Banpres Produktif Usaha Mikro (BUPM) yang juga dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) sebagai program bansos yang patut diapresiasi.

"Sejak proses pengusulan yang melibatkan pemerintah daerah dan koperasi, verifikasi penerima dilakukan melalui bukti Surat Keterangan Usaha, hingga proses pencairannya langsung ke rekening penerima, program ini terbukti tidak saja lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas, namun lebih berdampak bagi upaya pemulihan ekonomi," tandas Imal.

BLT UMKM, menurut Imal, juga memberi dampak susulan berupa berputarnya perekonomian di akar rumput serta menguntungkan perbankan.

"Jika bansos diberikan secara tunai, masyarakat bisa membeli sendiri sembako yang memang mereka butuhkan, bisa menghidupkan warung tetangga, dan secara makro dapat membantu cashflow perbankan," jelas Imal.

Imal juga menyarankan agar BLT sembako diubah menjadi program padat karya, sehingga lebih produktif bagi pembangunan dan mentalitas masyarakat Indonesia.

"Pertahankan program bantuan produktif UMKM, subsidi upah, subsidi listrik, serta update data dan maksimalkan program PKH, namun bansos non produktif perlu diubah menjadi program padat karya," tutup Imal.