TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim menyelidiki kasus bentrok antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam (FPI) mesti direspons positif.

Melalui investigasi Komnas HAM publik tentu berharap mendapatkan fakta sehingga bisa menghentikan perdebatan.

"Untuk kasus enam anggota FPI yang meninggal di tangan petugas, tadi saya diskusi dengan Ketua Komnas HAM yang sudah bentuk tim khusus untuk menyelidiki. Karena independensinya, kita tunggu saja hasil kerjanya. Semoga cepat selesai, jangan jadi beban perpecahan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Kamis(10/12/2020).

Baca juga: FPI Sebut Luka Tembak Jenazah 6 Anggotanya Tak Wajar, Ada Lebam yang Bukan Berasal dari Peluru

Sebelumnya Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM M. Choirul Anam menyatakan tim sudah bekerja, mendalami informasi dan mengumpulkan fakta secara langsung.

Dia berharap semua pihak terkait, termasuk polisi dan FPI, bisa bekerja sama dan terbuka.

"Untuk memperkuat pengungkapan peristiwa yang terjadi, kami berharap semua pihak mau bekerja sama dan terbuka. Harapan ini juga kami sampaikan kepada pihak Kepolisian," ujar Anam.

Baca juga: Polisi Autopsi dan Visum Jenazah 6 Laskar FPI Meski Tanpa Persetujuan Keluarga, Bagaimana Aturannya?

Banyak pihak memang berharap peristiwa ini menjadi terang dengan adanya pengumpulan fakta dari Komnas HAM. Sebab sejauh ini, baik polisi maupun FPI mengklaim menjadi korban penyerangan.

Selain tim Komnas HAM, pemerintah juga dinilai perlu membentuk tim independen.

"Meminta dibentuknya tim independen yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat sipil guna mengungkap peristiwa tersebut secara fair dan berimbang," tulis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rabithah Alawiyah.

Sedangkan Mabes Polri mempersilakan tim Komnas HAM mengusut kematian anggota FPI yang saat kejadian sedang mengawal Rizieq Shihab.

Baca juga: Alasan Jenazah 6 Laskar FPI Tetap Diautopsi Meski Tak Dapat Persetujuan Keluarga

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan langkah dari Komnas HAM merupakan bentuk pengawasan eksternal.

Awi menegaskan, tidak ada yang ditutupi dari peristiwa ini.

"Nanti kita akan membantu terkait apa-apa saja data yang dibutuhkan. Selama ini kita transparan," tutur Awi.(Willy Widianto)