Tribun

UU Cipta Kerja

DPD RI Akan Kawal Pembuatan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebut saat refleksi akhir tahun 2020 DPD RI.

Penulis: chaerul umam
Editor: Anita K Wardhani
DPD RI Akan Kawal Pembuatan Aturan Turunan UU Cipta Kerja
ist
Pemerintah Turun ke Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja:Bahas Klaster Tata Ruang, Pertanahan, PSN, PUPR, Transportasi, KEK, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Informasi Geospasial 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebut saat refleksi akhir tahun 2020 DPD RI.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan DPD RI memandang fungsi pengawasan atas pelaksanaan omnibus law ke depan akan memberikan tantangan tersendiri.

"Keterlibatan DPD RI dalam pembahasan Tripartit bersama DPR RI dan Pemerintah harus terus diperjuangkan dalam koridor kepentingan daerah. 

Hal ini terbukti, beberapa pasal yang berkaitan dengan kepentingan daerah dapat dipertahankan," kata La Nyalla dalam acara Refleksi Akhir Tahun DPD RI di Serang, Banten, Jumat (11/12/2020) malam.

Baca juga: UU Cipta Kerja Juga Disosialisasikan Hingga ke Luar Negeri

Baca juga: Polri Selesaikan Berkas Perkara 12 Tersangka Terkait Kasus RUU Cipta Kerja Omnibus Law

Pada konteks itu, kata LaNyalla, DPD RI diuji dalam posisinya menjembatani kepentingan pusat dan daerah dalam kerangka fungsi pengawasan.

 Ia pun mengulas sejumlah hal yang menjadi esensi pada UU Cipta Kerja, seperti soal kemudahan beriventasi yang menjadi semangat dalam omnibus law.

"Bagi DPD RI, esensi kemudahan berinvestasi harus tetap didudukkan secara tepat, sepanjang tidak mendegradasi kewenangan daerah dan mampu menjamin terciptanya daya saing yang berkelanjutan di daerah," ucap La Nyalla.

"Di samping itu daerah harus dipastikan memperoleh manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara optimal. Sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang terus meningkat secara berkesinambungan," imbuhnya.

LaNyalla memastikan DPD akan terus mengawal pembentukan peraturan pelaksana sebagai turunan dari UU Cipta Kerja bersama-sama dengan kementerian terkait.

Pemerintah menargetkan akan membentuk 44 peraturan perundang-undangan sebagai turunan UU Cipta Kerja, dengan rincian 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

"Peraturan pelaksana tersebut perlu dipastikan tetap bergerak pada koridor sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangan DPD RI," pungkasnya.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas