TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut penentuan sosok pengganti Juliari Batubara menjadi menteri sosial (mensos), merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya, jika kursi menteri sosial kembali diberikan PDI Perjuangan, maka kader yang diutus harus mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

"Jika penggantinya dari PDIP, semuanya sebegitu tergantung Megawati. Itulah fatsoen politik kita, tak bisa mengukur segala sesuatu berdasarkan trend di media," ujar Adi saat dihubungi, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Pengamat Sebut Peluang Risma Jadi Mensos, Tergantung Restu Megawati

Baca juga: Mensos Ad Interim Minta Akses Pelayanan untuk PPKS Diperluas

Baca juga: KPK Tegaskan Proses Hukum Terhadap Mensos Juliari Murni Penegakan Hukum, Tak Ada Intervensi Politik

Dikabarkan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diminta Presiden Jokowi menjadi menteri sosial. 

Terkait peluang Risma yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, apakah akan direstui Megawati atau tidak untuk duduk di jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Adi tidak dapat menebaknya, namun sosok Risma yang sudah dua periode menjadi pemimpin di Surabaya dikenal masyarakat cukup baik. 

"Risma punya rekam jejak bagus membangun Surabaya. Tapi soal menteri segala sesuatunya tergantung presiden," ucap Adi.