TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada peristiwa menarik saat hari peringatan antikorupsi sedunia(hakordia) yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Rabu(16/12/2020).

Acara yang juga disiarkan langsung di saluran YouTube Sekretariat Presiden dan KPK RI itu sempat terhenti sekitar 5 menit saat Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pidato pembuka karena listrik padam.

Suasana mendadak hening saat Firli baru saja berpidato, acara pun sempat berhenti.

Baca juga: Apresiasi Wakil Ketua KPK untuk Bea Cukai dalam Hakordia 2020

Dalam acara itu hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Dewan Pengawas KPK serta pejabat negara terkait lainnya.

Saat listrik kembali menyala, Presiden Jokowi langsung kembali menyampaikan sambutannya.

Baca juga: Selain Pencegahan dan Penindakan, KPK Harus Kejar Aset Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri

"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," tutur Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi menilai profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

"Namun, orientasi dan 'mindset' dalam pengawasan dan penegakan hukum diarahkan pada tata kelola dan pencegahan korupsi," ucap Presiden.

Artinya, kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi agar tidak terjadi lagi.

"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegah-nya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi," ujar Presiden.

Selanjutnya perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi.

Presiden juga menyatakan perlunya pengawas baik internal maupun eksternal dalam program pemberantasan korupsi.

"Pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti membutuhkan pengawasan yang efektif baik yang dilakukan pengawas internal di institusi pemerintah, pengawasan eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah," tutur Jokowi.

"Meskipun listrik di KPK padam tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," pungkas Presiden.