"Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gelombang masif pegawai KPK yang mengundurkan diri, jumlah penindakan merosot tajam, dan fungsi pengawasan yang tidak efisien melalui Dewan Pengawas," kata Kurnia.

Kurnia juga mempertanyakan arah politik hukum pemberantasan korupsi di era Jokowi yang ia nilai tidak jelas.

Sebab, RUU Perampasan Aset tak kunjung dibahas, padahal pemerintah berkali-kali menekankan pentingnya pemulihan aset akibat kerugan keuangan negara.

"Maka dari itu, ICW sebenarnya sudah cukup bosan mendengar narasi kosong dari Presiden Joko Widodo terkait penguatan KPK dan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi," ujar dia.(Tribun Network/fik/ham/kps/wly)