TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai reformasi birokrasi diwujudkan satu di antaranya melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif.

Menurutnya, transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset.

“Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekadar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku,” kata Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Bakal Pangkas Birokrasi Pemerintah yang Rumit dan Tumpang Tindih

Digital governance, dikatakan Ma'ruf, menjadi sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. 

“Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” tuturnya.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan sebesar Rp30,5 triliun untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan.

“Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4 ribu desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia,” paparnya.

Baca juga: Wapres Maruf: Alur Birokrasi Harus Memudahkan Pegambilan Keputusan dan Pelaksanaan Program

Dirinya pun juga mengingatkan bahwa dalam era digital saat ini, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta inovasinya harus menjadi kapasitas yang built-in dari birokrasi.

“Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien,” pungkasnya.