Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta para peneliti yang terlibat dalam proses uji klinis fase 3 vaksin Sinovac untuk bersikap profesional.

Peneliti harus objektif dan berani menyampaikan hasil uji tersebut apa adanya.

Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu peneliti membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta.

Mulyanto menegaskan uji klinis fase 3 ini sangat penting untuk menilai efektifitas dan imunoginitas vaksin yang sudah dibeli Pemerintah.

Baca juga: PKS Minta Ombudsman Transparan Periksa Proses Pembelian Vaksin Covid-19 Sinovac

"Sebab berdasarkan daftar efektivitas vaksin yang disebutkan WHO, vaksin Sinovac tidak tertera di dalamnya. Untuk itu vaksin Sinovac yang sudah dibeli harus diuji. Jangan sampai vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat ini malah berbahaya," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (18/12/2020).

Sebelumnya Pemerintah dilaporkan sudah membeli vaksin Sinovac sebanyak 3 juta dosis.

Sejumlah 1,2 juta dosis sudah diterima sedangkan sisanya menyusul kemudian.

"Sekarang ini status vaksin Sinovac tengah uji klinis fase 3 oleh tim peneliti FK Unpad. Saya berharap para ilmuwan kedokteran yg terlibat riset ini menjagi garda ilmiah yang mengayomi kesehatan masyarakat," ujarnya.

"Mereka tidak boleh goyah apalagi ingkar dari Hippocratic Oath, sumpah etis mereka. Jangan sampai mereka tergiur pada rayuan manis pebisnis vaksin atau takut pada tekanan pihak-pihak yg tidak bertanggung-jawab," imbuhnya.

Baca juga: Ini Penjelasan Kemenkes soal Harga Vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia

Mulyanto mengingatkan peran peneliti uji klinis fase 3 ini sangat menentukan nasib kesehatan jutaan masyarakat Indonesia.

Sebab, masyarakat sangat berharap para peneliti ini bersikap rasional, obyektif, dan independen, sehingga hasil riset yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

"Jika perlu dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka. Kita bertanggung jawab membangun integritas kelembagaan ilmiah nasional agar evidence based atau research based policy (kebijakan berbasis riset) dapat dijalankan dengan baik dan dipercaya publik," pungkas Mulyanto.