Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Diprediksi Masuk Kabinet Jokowi, Yusril: Cuma Isu Saja, Risma: Saya Ngikutin Bu Mega Aja

Selain Yusril, nama Agus Harimurti Yudhoyono, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno dan beberapa nama lain juga dikabarkan akan masuk di kabinet.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Diprediksi Masuk Kabinet Jokowi, Yusril: Cuma Isu Saja, Risma: Saya Ngikutin Bu Mega Aja
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra menjawab santai saat ditanya dirinya diprediksi salah satu yang akan masuk kabinet.

Yusril hanya menjawab singkat saat dimintai tanggapannya.

"Cuma isu saja," jawab Yusril, Senin (21/12/2020).

Selain Yusril, nama Agus Harimurti Yudhoyono, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno dan beberapa nama lain juga dikabarkan akan masuk sebagai pembantu Presiden di kabinet.

"Pak Jokowi mengatur ulang kabinetnya. Jadi bukan mengganti dua menteri itu saja," ujar Pengamat Politik M Qodari.

Jokowi juga kemungkinan akan mengajak dua partai seperti PAN dan Demokrat masuk kabinet pemerintahan.

Nama politikus PAN Mumtaz Rais dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun mencuat.

Baca juga: POPULER NASIONAL: Isu Reshuffle Kabinet | Polda Metro Jaya Tetapkan 7 Tersangka Terkait Aksi 1812

Berita Rekomendasi

Seiring isu perombakan kabinet, sejumlah nama pun disebut-sebut pantas untuk masuk kabinet.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sebagai parpol yang mendukung Jokowi di kabinet, Partai Bulan Bintang (PBB) belum memiliki wakil di kabinet pemerintahan Jokowi.

"PBB kan ada sosok besar, Prof. Yusril Ihza Mahendra," kata Ujang Komarudin.

Sementara Wali Kota Surabaya yang juga kader PDIP, Tri Rismaharani disebut-sebut berpeluang menjadi Menteri Sosial.

Risma menyatakan dirinya akan mengikuti apa keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Nanti kita lihat lah, saya ngikuti Bu Mega aja," kata Risma saat ditemui.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, isu reshuffle tidak bisa diprediksi kapan waktu pelaksanaannya.

Hal itu lantaran penunjukkan atau pun penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Oleh karenanya, pengumuman terkait penggantian menter bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan Presiden.

"Jadi tidak bisa ada orang yang bisa memprediksi. Apakah sebelum 2021 atau setelah akhir tahun dan lain-lain, tidak bisa," ujar Ngabalin.

Ngabalin memahami, isu reshuffle ini santer terdengar sejak dua menteri Jokowi, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno Dinilai Bisa Dapat Karpet Merah di 2024 jika Jadi Menteri

Ia pun tak mempermasalahkan jika publik membuat prediksi-prediksi.

Kendati demikian, ia mengingatkan waktu pelaksanaan reshuffle belum dapat dipastikan.

"Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu, karena otoritas yang diberikan kepada Presiden itu kan begitu," kata Ngabalin.

Relawan Jokowi Mania (Jo-Man) mengusulkan kepada Presiden untuk mengisi kursi menteri yang saat ini dijabat oleh Ad Interim atau pejabat sementara yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Menteri Sosial.

Selain itu perombakan perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja kementerian-kementerian yang dinilai lamban.

"Perlu secepatnya (reshuffle) agar dua kementerian (KKP dan Kemensos) punya menteri definitif, selain itu kementerian-kementerian yang kurang perform dapat segera berbenah," kata Ketua Relawan Jo-Man Immanuel Ebenezer atau Noel.

Noel mengatakan informasi di relawan, reshuffle akan dilakukan dalam pekan ini.

Relawan mengingatkan presiden agar tidak salah memilih menteri dalam reshuffle agar program kerja tidak terhambat.

Baca juga: Muncul Isu Reshuffle Kabinet, Ini Nama-nama yang Berpeluang Jadi Menteri: Risma hingga Fadli Zon

Presiden menurut Noel sebaiknya meminta para menteri yang ditunjuk nanti menandatangani pakta-integritas.

Salah satu poinnya yakni siap dihukum berat apabila terbukti korupsi.

"Kalau memang calon menteri terpilih punya kredibilitas, integritas, dan loyalitas pro rakyat, pastinya dia tidak akan mundur untuk menandatangani pakta integritas. Lain halnya kalau sudah niatnya korup dan bermental koruptif pasti ragu-ragu untuk menandatangani itu," ujarnya. (tribun network/fik/sen/yud)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas