Havid juga menambahkan, selain situasi pandemi negara juga dihadapkan pada persoalan menguatkan Intoleran.

Havid menyebut, ada beberapa kementerian yang lemah dalam menangani persoalan menguatnya intoleran itu, yaitu Menteri Agama dan Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo, yang lemah dalam mengontrol informasi hoaks mengancam persatuan dan keberagaman.

“Nah, itu kan tugas pak Menkominfo dan Menag,” imbuhnya.

Baca juga: Profil KH Yahya Cholil Staquf, Tokoh NU Asal Rembang yang Dikabarkan Bakal Jadi Menteri Agama

Menghadapi menguatnya intoleran, ia mengusulkan dibentuk nomenklatur baru, yakni, Kementerian Kebudayaan, sebagai solusi  dalam menghadapi intoleran 

"Harus menggunakan pendekatan kebudayaan. Maka hemat kami, kebudayaan harus setingkat lembaga atau kementerian, agar eksekusi program-program kebudayaan berjalan dengan maksimal,” bebernya.

Untuk itu, Kornas-Jokowi mengusulkan, nama-nama tokoh-tokoh relawan dan profesional muda seperti Budi Ari Setiadi (Projo),  Silmy Karim (Profesional Muda), Eko Sulistyo (Pembina Kornas-Jokowi) hingga Penel Barus (Pendiri Pusat Informasi Relawan).

“Kami harap pak presiden mempertimbangkan usulan relawan, karena menurut kami, relawan memiliki loyalitas yang sudah teruji selama ini dalam menjalankan dan mengawal visi-misi program presiden, sdh pasti mereka akan kawal hingga akhir masa tugas di kabinet Indonesia Maju,” pungkas Havid.