TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menekankan agar pemerintah perlu menjamin vaksin yang diberikan aman.

Selain itu Agus juga menekankan agar pemerintah perlu mencegah pemalsuan vaksin.

"Pemerintah juga perlu menjami vaksin yang diberikan aman, termasuk mencegah pemalsuan vaksin," kata Agus dalam konferensi pers secara daring pada Selasa (22/12/2020).

Agus juga menekankan agar vaksinasi harus dilakukan secara cepat dan efektif serta menjangkau populasi sampai di level yang mampu menghentikan pandemi. 

Ia mengatakan pemerintah perlu pula mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul di lapangan antara lain infrastruktur distribusi, rantai pasokan vaksin, tersedianya tenaga kesehatan terlatih, serta integrasi data dan jadwal untuk suntikan pertama dan suntikan kedua.

"Karena apabila jadwal tidak terpenuhi apalagi auntikan kedua tidak bisa dilaksanakan maka praktis efektifitas vaksinasi tersebut otomatis sudah sangat jauh melemah," kata Agus.

Baca juga: TNI dan Polri Dinilai Sibuk Urusi Ormas, Gubernur Lemhannas: Selama dari Pejabat Berwenang Maka Sah

Ia juga menekankan agar pertolongan terhadap kemungkinan munculnya efek samping akibat vaksinasi.

"Harus ada tindakan segera atau reaksi segera daei aspek kesehatan vagi kemungkinan-kemungkinan yang timbul seperti ini," kata Agus.

Selain itu, menurutnya sistem penelusuran, pemantauan, pelaporan dan evaluasi oleh tim ahli yang kompeten di bidang masing-masing dan didukung oleh infrastruktur teknologi dan tim ilmuwan data harus dilakukan secara transparan dan berlangsung 24 jam setiap hari. 

"Tujuannya agar program vaksinasi nasional ini dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan terus menerus. Hal ini untuk memastikan program vaksinasi nasional meraih kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat," kata Agus.

Dalam konferensi pers tersebut Agus didampingi oleh Wagub Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Rahmat Pribadi, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI  Prasetya Nugraha, serta Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Reni Mayerni, dan Kepala Biro Humas Brigjen TNI Sugeng Santoso.