Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini bakal melibatkan perguruan tinggi dalam pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Risma mengatakan pihak perguruan tinggi bakal dilibatkan dalam proses evaluasi data DTKS.

"Yang saya mungkin beda, mungkin saya nanti ajak perguruan tinggi. Di beberapa daerah untuk membantu mengevaluasi ini, karena sekali lagi harus ada evaluatornya," tutur Risma di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Resmi Jadi Mensos, Tri Rismaharini Ungkap 4 Tugas dari Jokowi, Satu Diantaranya Penyaluran Bantuan

Baca juga: Baru Saja Dilantik Jadi Mensos, Ini Tugas Pertama Tri Rismaharini dari Jokowi

Menurut Risma, evaluator sangat diperlukan agar data yang dimasukan ke dalam DTKS sesuai kriteria penerima bantuan.

Risma mencontohkan jika warga yang telah meninggal dapat langsung diketahui melalui evaluasi dari pihak ketiga seperti perguruan tinggi.

"Berapa data yang masuk, itu permasalahannya apa betul data yg masuk dia benar-benar sesuai kriteria, dia berhak meneroma. Itu yang kemudian akan saya kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengecek itu. Tapi memang harus ada pihak ketiga yang mengontrol kami," tutur Risma.

Risma memastikan dalam pendataan DTKS, Kemensos bakal memanfaatkan teknologi informasi.

"Kalau misalkan dengan sistem teknologi informasi, asal inputnya masuk itu cepat sekali. Jadi pengalaman saya membuat itu," kata Risma.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melantik Tri Rismaharini sebagai menteri sosial di Istana Negara pada Rabu (23/12/2020).

Risma menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Dirinya dilantik bersama lima menteri lainnya dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).