TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai reshuffle kabinet yang kemarin dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lebih mengakomodir elite partai koalisi dibanding harapan masyarakat. 

"Reshuffle mencerminkan kompromi elite partai dan mengakomodir sedikit harapan publik," ujar Ujang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Ujang menjelaskan, akomodir elite partai koalisi terlihat dari porsi menteri yang berasal dari partai tidak berkurang, hanya terjadi pergeseran saja. 

Misalnya, Gerindra yang awalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kini di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Baca juga: Dilantik Jokowi Jadi Mensos, Risma Tampil Berkebaya Merah

Kemudian, PKB yang awalnya Kementerian Perdagangan, kini menempati Kementerian Agama. 

Sedangkan, PDI Perjuangan tidak mengalami perubahan, masih menempati pos Kementerian Sosial. 

Baca juga: Terapkan Protokol Kesehatan Ketat, Enam Menteri dan Lima Wamen Dilantik di Istana Negara

Menurutnya, jika dilihat secara objektif, maka ada banyak menteri yang kinerjanya tidak bagus, seperti Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM. 

Kemudian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri BUMN, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

"Kenapa masih dipertahankan. Itu karena pertimbangan politis presiden dan itu hal biasa dalam politik," ucap Ujang.