TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi satu dari 10 kementerian yang meraih predikat pemimpin perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Terdapat 17 unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang menerima predikat Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM) Tahun 2020. 

Di antaranya adalah Museum Basoeki Abdullah, Museum Benteng Vrederburg Yogyakarta, Politeknik Negeri Bandung, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bidang Bangunan dan Listrik, PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata, dan PPPTK Bidang Ilmu Pengetahuan Alam. 

Baca juga: Alasan IGI Minta Kemendikbud Geser Awal Semester Genap ke Maret 2021 dan Kosongkan Januari-Februari

Lalu PPPTK Bidang Matematika, PPPPTK Bidang Pertanian, PPPPTK Bidang Seni dan Budaya, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika.

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, LPMP Provinsi Jawa Barat, LPMP Provinsi Jawa Tengah, dan LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Mendikbud Nadiem Makarim mengapresiasi kinerja tim Kemendikbud yang telah bergotong royong berkinerja baik. 

“Saya sangat mengapresiasi kinerja tim di Kemendikbud yang telah bekerja keras mewujudkan capaian yang luar biasa ini," ujar Nadiem melalui keterangan tertulis, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Cara Cek Penerima Program Indonesia Pintar 2020 di pip.kemendikbud.go.id

Dirinya menargetkan seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud memperoleh predikat ZI WBK/WBBM. 

"Tentunya, hal ini menjadi pemacu semangat kita semua untuk dapat mempertahankan capaian dan menargetkan yang lebih baik di tahun mendatang,” tutur Nadiem. 

Berdasarkan data di KemenPAN-RB, usulan Zona Integritas tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2019 terdapat 2.246 unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini meningkat menjadi 3.691 unit kerja yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang berasal dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota. 

Dari 3.691 unit kerja tersebut, sebanyak 2.570 unit kerja berhasil lolos ke tahapan evaluasi. Setelah melewati rangkaian proses evaluasi, terpilihlah 763 unit kerja dengan rincian 681 unit kerja pelayanan yang ditetapkan sebagai WBK dan 82 unit kerja pelayanan yang ditetapkan sebagai WBBM.