"Masyarakat harus ditambah biaya PCR maupun antigen, ini kacau, bagaimana orang yang sudah booking, pemerintah nggak tanggung jawab," ungkapnya.

"Kebingungan pemerintah dalam menerapkan aturan sehingga dampaknya kembali ke masyarakat," lanjut Sholeh.

Baca juga: Kapasitas Rumah Sakit Mulai Penuh, Wali Kota Tangsel Wacanakan Indekos Tempat Isolasi Pasien Corona

Rugikan Warga Bali

Lebih lanjut, aturan ini dianggap Sholeh sangat merugikan masyarakat di Pulau Bali.

"Pemerintah tidak mau tahu warga Bali sudah mati suri dunia pariwisata lebih dari setengah tahun," ungkapnya.

Aturan ini disebut menyebabkan banyak orang membatalkan berkunjung ke Bali.

"Aturan ini yang sangat dirugikan adalah warga Bali," ungkapnya.

Adapun gugatan ini dilayangkan Sholeh ke Mahkamah Agung pada Selasa (22/12/2020).

Sebelumnya diketahui Sholeh juga sempat menggugat aturan kewajiban rapid test antibodi bagi pelaku perjalanan jelang momen Idul Fitri 2020 lalu.

Akhirnya pemerintah mengubah masa berlaku surat tes rapid test dan tes PCR.

Baca juga: Doni Monardo: Angka Kasus Covid-19 Meningkat Usai Liburan Panjang

Sebelumnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen-swab.

Besarannya adalah Rp 250 ribu untuk Pulau Jawa dan Rp 275 ribu untuk di luar Pulau Jawa.

Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/4611/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2020.

Tes Antigen-Swab dilakukan pada saat akan melakukan aktivitas perjalanan orang dalam negeri dengan masa berlaku selama 14 hari.