Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi) berpesan kepada menteri di Kabinet Indonesia Maju supaya lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan.

Sebab, pernyataan yang mengundang kontroversi dan menuai pro kontra bisa menyudutkan Presiden Jokowi.

Seknas Jokowi keberatan dengan pernyataan Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno  menyampaikan kemungkinan pengembangan lebih lanjut  program OK OCE yang dulu pernah digagasnya.

Baca juga: Jokowi Disebut Kumpulkan Capres 2024 di Kabinet: Ada Prabowo, Sandiaga, Risma, Airlangga

"Baru saja dilantik sebagai Menparekraf tapi Sandiaga sudah mengeluarkan statement yang mengundang kontroversi, yaitu program OK OCE yang mau dibawa ke dalam program kementeriannya serta wisata halal," kata Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi kepada wartawan, Kamis (24/12/2020).

Seknas Jokowi juga mengingatkan, seluruh menteri yang menjadi pembantu presiden harus paham dengan kedudukan mereka.

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Diharapkan Dapat Mencari Solusi untuk Selamatkan Industri Pariwisata

"Sandi mesti paham kalau di kabinet kerja Presiden Jokowi ini tidak boleh ada visi, misi apalagi program sendiri. Yang ada hanya visi, misi dan program Presiden Jokowi," ucap Dedy Mawardi.

Program OK OCE adalah kepanjangan dari One Kecamatan One Center for Entrepreneurship merupakan program andalan Sandiaga Salahuddin Uno saat mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendampingi Anies Baswedan.

Sandiaga kemarin dilantik Presiden Jokowi sebagai Menparekraf mengganti Wishnutama melalui reshuffle kabinet.

Masuknya Sandiaga dalam barisan kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi menuai pro kontra, karena rival pasangan Jokowi-Maruf Amin dalam pilpres 2019 , Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya diangkat Presiden Jokowi sebagai menterinya.

Sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden kata Dedy Mawardi, Sandiaga Salahuddin Uno harus mendukung program pemerintah pimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

"Jadi, Sandiaga tidak boleh membawa program sendiri ke dalam kementerian yang dia pimpin sekarang,"kata Dedy.

Begitu juga  mengenai kepariwisataan, Seknas Jokowi menyatakan, daerah wisata merupakan ruang publik yang tidak boleh disekat-sekat karena suku, agama dan ras tertentu, kecuali tempat ibadah.

Kalau objek wisata disekat berdasarkan agama, kata Dedy, pasti saudara kita di Bali, Raja Ampat, Mentawai dan Samosir akan menolaknya.

"Buatlah program wisata yang lebih kebhinekaan dari aspek budaya atau kekhasan daerah dari pada ngomong soal wisata halal," ujarnya.

"Jika maksudnya yang disampaikan Sandiaga Uno itu demi menjaga persatuan , tetapi jangan pula mengabaikan keberagaman," pungkasnya.