TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) resmi melantik para menteri dan wakil menteri (wamen) yang akan membantunya pada sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Selain masih berisikan wajah-wajah lama, ternyata ada salah satu tokoh dari Muhammadiyah yang memutuskan tidak bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Dia tidak lain adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Baca juga: Detik-detik Abdul Muti Tolak Tawaran Jadi Wakil Menteri, Hubungi Mensesneg Usai Salat Subuh

Sebelumnya, nama Abdul Mu'ti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle.

Keputusan Abdul Mu'ti menolak bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju mendapat apresiasi dari dua tokoh. Siapa saja?

Din Syamsuddin

Din Syamsuddin menyambut baik langkah Sekum Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menolak bergabung pada kabinet Indonesia Maju menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).

Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Din mengatakan, penolakan itu adalah sikap tepat bagi seorang anggota Muhammadiyah sejati.

"Anggota Muhammadiyah itu antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," ujarnya.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu menilai, alasan  tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu' Abdul Mu'ti.

"Abdul Mu'ti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yg mumpuni, wawasannya tentanf pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," ungkapnya.

Din menyebut, penunjukan Abdul Mu'ti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata.

"Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," jelas Din.

Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (_is not a big deal_), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untukk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.

"Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," ujar dia.

Hidayat Nur Wahid

Sikap penolakan Abdul Mu'ti tersebut mendapatkan sejumlah apresiasi, terutama dari pihak oposisi.

Salah satunya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.

HNW, sapaan Hidayat, menganggap keputusan Abdul Mukti tepat.

Sebab, dengan berada di luar pemerintah, tetap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat.

"Salut dengan sikap Prof Abdul Mukti, Sekum @muhammadiyah. Kontribusi memajukan Indonesia dan mencerahkan warganya, memang tetap bisa dilakukan dari luar Pemerintahan. Itu dipentingkn untuk check dan balances dengan independensi yang berintegritas, yang menguatkan demokrasi dan masyarakat madani," tulis Hidayat Nur Wahid dikutip dari Twitter pribadinya.

Detik-detik menolak jadi Wakil Menteri

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menceritakan bagaimana detik-detik dirinya menolak tawaran menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelumnya, nama Abdul Muti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle.

Bahkan namanya pun sempat masuk dalam daftar orang yang akan dilantik Presiden Jokowi, Rabu (23/12/2020) bersama enam menteri dan lima wakil menteri lainya.

Baca juga: Cerita di Balik Penolakan Abdul Muti Menjabat Wamendikbud

Kepada Kompas.com, Abdul Muti bercerita, dirinya sempat dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim, Selasa (22/12/2020) terkait jabatan wakil menteri.

Mendapat tawaran tersebut, dirinya mengaku harus bermusyawarah kepada pihak keluarga dan meminta nasihat dan petunjuk kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

"Perasaan saya biasa saja (ketika mendapat telepon). Saya sampaikan kepada Mendikbud, saya harus musyawarah dengan keluarga dan minta nasihat Pak Haedar selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah," ujarnya melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Abdul Muti Tolak Jadi Wamendikbud, Din Syamsuddin : Sikap Anggota Muhammadiyah Sejati

Setelah melalui berbagai pertimbangan, dirinya kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Abdul Muti beralasan, dirinya tidak bergabung karena merasa tidak mampu mengemban amanah yang berat.

"Saya sampaikan keberatan itu kepada Pak Haedar, Ketua Umum PP Muhammadiyah," kata dia.

Abdul Muti melanjutkan, pesan tersebut kemudian diteruskan Haedar kepada Mensesneg Pratikno.

"Sampai Selasa malam saya masih dihubungi protokol istana untuk bersiap pelantikan Rabu pukul 9," katanya lagi.

Namun, keputusan tersebut batal pada Rabu (23/12/2020) pagi.

Baca juga: Mengenal Abdul Muti, Tokoh Muhammadiyah yang Menolak Jadi Wakil Menteri

"Pagi, setelah salat Subuh saya kontak Pak Mensesneg soal pelantikan. Beliau jawab saya tidak jadi masuk Kabinet Kerja. Mendengar jawaban itu saya langsung mengucap Alhamdulillah," kata dia.

Lebih lanjut, Abdul Muti menegaskan keputusannya tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju hanya soal pilihan hidup dan tidak ada persoalan apa pun.

"Jadi tidak ada masalah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintah. Saya ngukur kemampuan diri," katanya.

"Dalam falsafah Jawa, dadiyo wong sing biso rumongso, ojo rumongso biso (Jadilah orang yang bisa menempatkan diri, dan jangan menjadi orang yang merasa bisa)," ujarnya.