TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan adanya sinkronisasi dalam skema pemberian bantuan sosial (bansos).

Eks Kapolri itu menilai sinkronisasi juga perlu diterapkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pemberian bansos lebih tepat sasaran.

“Saran kami, perlu dilakukan sinkronisasi. Sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, K/L yang memberikan skema bansos, baik dari Kemensos, kemudian Kementerian UKM, Kemendikbud, kemudian juga ada Kementerian Pertanian, dan lain-lain,” kata Tito secara virtual, Selasa (29/12/20).

Baca juga: Salurkan Bansos di Awal Tahun, Risma: Kita Tidak Ada Libur 

Berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden, Mendagri mengatakan bansos secara umum akan  dipusatkan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah lebih fokus kepada pengembangan UMKM.

Tito mengatakan data penerima bansos kerap dinamis karena persoalan perubahan data, misalnya saja domisili dan perubahan profesi.

Dengan adanya sinkronisasi dengan Pemda diharapkan dapat menyelesaikan persoalan data yang mudah berubah tersebut sehingga pemberian bansos lebih tepat sasaran.

“Daerah diberikan juga arahan agar mereka menutupi yang bolong-bolong, yang kira-kira program pemerintah pusat tidak sampai ke mereka yang layak menerima,” kata Tito.

“Diberikan fleksibilitas kepada daerah untuk menutupi mereka yang seharusnya menerima, tapi dari pusat tidak menerima, ini ditutupi oleh daerah,” lanjutnya.

Baca juga: Bansos Tunai Rp 300 Ribu Diperpanjang Tahun 2021, Simak Cara Cek Penerima BST di dtks.kemensos.go.id

Tito menyoroti pentingnya pembentukan hotline atau desk baik secara online maupun via telepon yang menangani persoalan bantuan sosial.

Layanan hotline sangat berguna bagi kepala daerah untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan kepada pemerintah pusat.

Setelah adanya sinkronisasi data tersebut, Mendagri juga menekankan perlu adanya kesepahaman atau mutual understanding antara pemerintah pusat dan daerah.

Misalnya saja melalui rapat koordinasi, agar program dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan baik.

“Kami mohon kiranya nanti kalau sudah dari pemerintah pusat melakukan sinkronisasi data dan kemudian skema programnya tiap-tiap Kementerian/Lembaga sudah dipadukan, kami sarankan kita melaksanakan semacam rakor pusat dan daerah yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, sehingga mereka paham apa yang kita kerjakan tingkat pusat dan apa yang harus mereka kerjakan di tingkat daerah,” ujarnya.