Legislator PKS Desak Pemerintah Segera Umumkan Hasil Uji Klinis Sinovac Secara Transparan
Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu bahwa vaksin Sinovac mengandung boraks, merkuri dan unsur babi dibantah oleh Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik.
"Isu beredar melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah. Saat ini info melalui aplikasi komunikasi di handphone sangat cepat beredar. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi," kata Netty melalui keterangannya, Senin (4/1/2021).
Menurut Netty, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang antisipatif.
"Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan pro kontra yang menyebabkan keraguan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran," ucapnya.
"Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut. Pemerintah juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat. Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada info yang diperoleh melalui media sosial," imbuhnya.
Pemerintah, kata Netty, juga harus menjelaskan kepada publik tentang informasi vaksin yang diklaim sebagai hoax.
Serta pembuktian dari pemerintah secara kasat mata bahwa vaksin yang didatangkan bukan yang terpampang dalam foto dan berita hoax yang beredar.
Baca juga: Jokowi Dipastikan Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Tinggal Tunggu Izin BPOM Keluar
"Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti Pasal-pasal RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoax, akhirnya timbul kegaduhan tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu juga meminta BPOM dan LPOM MUI agar segera menyelesaikan pekerjaannya.
"Saya ingatkan bahwa dijanjikan hasil uji klinis diterima pada akhir Desember atau awal Januari. Segera umumkan tingkat keampuhan, material yang terkandung, efek samping yang mungkin timbul, serta kehalalan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang sedang dalam masa uji klinis," ucapnya.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, dalam era informasi serba cepat, keterbukaan, transparansi dan kejujuran menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam setiap program pemerintah.
Kegagalan membangun komunikasi publik akan menimbulkan kesia-siaan yang membuat situasi makin parah.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.