Tribun

Penanganan Covid

Masih Tunggu Mutu dan Keamanan dari BPOM dan MUI, Airlangga Hartarto: Vaksin Hukumnya Wajib

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut vaksin hukumnya wajib, kini pemerintah masih menunggu sertifikasi keamanan vaksin dari BPOM.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
zoom-in Masih Tunggu Mutu dan Keamanan dari BPOM dan MUI, Airlangga Hartarto: Vaksin Hukumnya Wajib
Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris
Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021). Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah akan memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Hal tersebut akan dilakukan segera setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tribunnews/HO/BPMI Setpres/Kris. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut vaksin hukumnya wajib, kini pemerintah masih menunggu sertifikasi keamanan vaksin dari BPOM. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto berbicara perkembangan terbaru tentang vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, hingga kini pemerintah masih menunggu penerbitan Persetujuan Penggunaan Darurat/Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan POM.

Airlangga juga mengingatkan, vaksinasi Covid-19 hukumnya wajib dilakukan oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991.

Baca juga: Ini Tahapan dan Jadwal Lengkap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Alasan Pemerintah Tak Batasi Kegiatan di Jawa Bali Sebelum Libur Nataru

Hal ini disampaikan Airlangga dalam Audiensi tentang Vaksinasi, Pemulihan Ekonomi, dan PSBB Jawa-Bali bersama Tribunnews.com, Kamis (7/1/2021).

"Jadi vaksin itu adalah hukumnya wajib, itu berdasarkan UU Nomer 4 Tahun 1984 yang turunannya adalah PP 40 tahun 1991."

"Vaksinasi sangat diperlukan untuk meningkatkan imunitas pada masyarakat atau untuk mencapai herd imunity," kata Airlangga.

Tangkapan layar Menko Perekonomian yang juga Ketua KPC-KEN Airlangga Hartarto saat memberikan tanggapan dalam pertemuan virtual dengan jajaran petinggi Tribun Network se-Indonesia, Jakarta, Kamis (7/1/2021). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Tangkapan layar Menko Perekonomian yang juga Ketua KPC-KEN Airlangga Hartarto saat memberikan tanggapan dalam pertemuan virtual dengan jajaran petinggi Tribun Network se-Indonesia, Jakarta, Kamis (7/1/2021). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

Menanggapi adanya masyarakat yang masih takut divaksin, Airlangga mengatakan pemerintah akan menggencarkan sosialisasi.

Sehingga, seluruh masyarakat dapat terbuka menerima kewajiban vaksinasi.

Kecuali bagi kelompok tertentu seperti yang memiliki penyakit komorbid, penyintas Covid-19 dan kategori usia tertentu.

Baca juga: OB dan Satpam Rumah Sakit dan Puskesmas di Bandung Juga Jadi Target Prioritas Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tak Pakai Kata Lockdown untuk Batasi Kegiatan Masyarakat di Jawa dan Bali

"Pemerintah juga akan mendorong dengan sosialisasi yang luas, sehingga masyarakat seluruhnya bisa mengikuti vaksinasi kecuali yang dikecualikan," ujarnya.

Rencananya, pemerintah akan memulai vaksinasi pada Rabu (13/1/2021) mendatang.

Untuk itu, Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan POM diharapkan sudah keluar sebelum dimulainya vaksinasi.

Personel Brimob berjaga di dekat truk yang berisi vaksin Covid-19 Sinovac saat tiba di gudang Dinas Kesehatan Sumatera Utara, di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/1/2021). Sebanyak 40.000 dosis vaksin Covid-19 Sinovac tahap pertama akan disimpan di ruang penyimpanan khusus Dinkes Sumut sebelum didistribusikan dan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di Sumatera Utara. Tribun Medan/Riski Cahyadi
Personel Brimob berjaga di dekat truk yang berisi vaksin Covid-19 Sinovac saat tiba di gudang Dinas Kesehatan Sumatera Utara, di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/1/2021). Sebanyak 40.000 dosis vaksin Covid-19 Sinovac tahap pertama akan disimpan di ruang penyimpanan khusus Dinkes Sumut sebelum didistribusikan dan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di Sumatera Utara. Tribun Medan/Riski Cahyadi (Tribun Medan/Riski Cahyadi)

Airlangga menyebut, hingga kini Badan POM masih terus berupaya mengevaluasi vaksin Covid-19 dari Sinovac ini.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas