Pemerintah Diminta Jaga Pasokan dan Harga Pangan Selama Pembatasan Sosial di Jawa-Bali
Johan Rosihan meminta pemerintah menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan selama diberlakukannya pembatasan sosial di Pulau Jawa dan Bali.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta pemerintah menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan selama diberlakukannya pembatasan sosial di Pulau Jawa dan Bali.
Menurutnya, kondisi itu akan membawa konsekuensi pembatasan kapasitas bagi beroperasinya distribusi kebutuhan pokok, dan pasokan pangan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali.
Selain itu, Johan juga mendesak agar dilakukan perbaikan sistem distribusi pangan, pengembangan kelembagaan dan mendorong konsumsi pangan lokal di sepanjang Pulau Jawa dan Bali.
Baca juga: Rincian Kota dan Kabupaten yang Kini Diterapkan PSBB Ketat
“Hal ini penting dilakukan agar selama PSBB ini tidak terjadi persoalan pangan yang dapat merugikan stabilitas nasional,” ujar Johan, Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Baca juga: Tidak di Semua Wilayah, Aturan PSBB Baru Hanya di Daerah-daerah Ini Saja
Johan berpesan agar pemerintah melakukan efisiensi biaya logistik, dengan cara mengembangkan kawasan produsen pangan agar dekat dengan daerah konsumen.
“Pemerintah juga dapat menerapkan sistem pemasaran digital untuk mempermudah transaksi dan menerapkan aturan pembatasan sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," papar politikus PKS itu.
"Memperbaiki instrumen tata niaga pangan dan melakukan desain untuk membuat pasar pangan yang melayani individu atau keluarga, dan pasar pangan yang melayani bisnis agar stock pangan terpantau dengan harga yang terkendali," sambung Johan.
