Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengkritik aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di ibu kota.

Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan, seharusnya Risma tak hanya fokus pada gelandangan di Jakarta.

Sebab, masih ada provinsi lain yang memiliki masalah sosial lebih pelik dibandingkan Jakarta.

Terlebih, jabatan Menteri Sosial memiliki ruang lingkup nasional, bukan hanya Jakarta.

"Bu Risma, menteri kan skala kebijakannya nasional," ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (8/1/2021).

Ia menyayangkan Risma yang tak berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI saat melakukan blusukan ke sejumlah pemukiman kumuh di ibu kota.

Baca juga: Mensos Risma Mengaku Nggak Mau Riya, Lepas 5 Tunawisma untuk Dapat Kerja di Bekasi

Padahal, Pemprov DKI melalui Dinsos berharap ada sinergitas yang terbangun dengan Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta.

"Hal-hal yang sifatnya daerah cukul diserahkan ke Dinas Sosial, tinggal bu menteri koordinasikan dengan Dinsos DKI," ujarnya.

Baca juga: Rocky Gerung Tanggapi Aksi Blusukan Mensos Risma yang Undang Komentar Netizen

Bila kedua belah saling berkoordinasi, Wakil Ketua DPRD DKI ini yakin, masalah sosial yang ada di ibu kota bisa teratasi dengan baik.

"Kalau beliau koordinasi dengan Dinsos lebih terasa kompak. Dinsos cek lapangan lalu koordinasi dengan pusat maupun wilayah penyangga," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, sejak dilantik menjadi Menteri Sosial pada 23 Desember 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo, Risma langsung membuat gebrakan.

Ia kerap melakukan aksi blusukan ke sejumlah wilayah kumuh di ibu kota untuk bertemu dengan para gelandangan.

Teranyar, mantan Wali Kota Surabaya ini bertemu dengan gelandangan di kawasan Sudirman-Thamrin.

Aksi blusukan Risma blusukan yang kerap blusukan di DKI Jakarta ini pun belakangan menimbulkan pro dan kontra.

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak membela aksi Risma yang kerap terjun langsung ke lapangan menemui para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di sejumlah lokasi di Jakarta.

Menurutnya, aksi blusukan Risma ini patut diapresiasi dan ditiru oleh pejabat publik yang kebanyakan hanya mengandalkan narasi tanpa terjun langsung ke masyarakat.

"Blusukan adalah hal yang baik dan patut ditiru. Yang tidak baik adalah jarang blusukan. Apalagi menyelesaikan sesuatu dengan narasi tanpa aksi," ucapnya, Kamis (7/1/2021).

Aksi blusukan yang dilakukan Risma pun disebut anggota Komisi B DPRD DKI ini sebagai sesuatu yang wajar.

Pasalnya, sebagai Menteri Sosial, Risma perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia.
"Melakukan blusukan ke lingkungan sekitar kantor dan menemukan adanya yang tidak sesuai tidaklah masalah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com.

"Secara logika, bagaimana seorang menteri melihat persoalan nasional, sedangkan yang di depan mata saja tidak dia ketahui," tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, mantan Wakil Rektor UKI ini berharap, aksi Risma turun langsung ke lapangan menemui para gelandangan bisa ditiru oleh para kepala daerah.

Sebab tak jarang, ada kepala daerah yang tak tahu persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya lantaran tak pernah terjun langsung menemui warga miskin.

"Saya berharap, para politisi menunjukkan sikap dewasa, bukan kekanak-kanakan seakan mainannya terganggu. Sikap terbaik yang harus mereka tunjukkan adalah menunjukkan kinerja, karena tujuan berpolitik adalah untuk menyejahterakan rakyat," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Kritisi Blusukan Risma, PKS: Jabatan Menteri Skalanya Nasional, Masalah Daerah Serahkan ke Dinsos

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci