Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM yang - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir meminta agar polemik dan perdebatan mengenai vaksin Covid-19 dan penggunanyanya disudahi.

Menurutnya, polemik terkait hal tersebut hanya akan membuat situasi tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia agar bisa lebih cepat keluar dari situasi pandemi Covid-19.

"Dengan diterbitkannya izin edar darurat Vaksin oleh BPOM, dan fatwa halal oleh MUI, seharusnya semua pihak segera beradaptasi dan bisa menghentikan perdebatan soal Vaksin. Baik yang menyangkut aspek keamanan, kehalalan, resiko pemakaian maupun efikasi vaksin yang digunakan," ujar Anas, kepada wartawan, Jumat (15/1/2021).

"Sebab semua materi perdebatan yang selama ini terjadi sesungguhnya sudah dijawab tegas oleh MUI dan BPOM. Jika ternyata terjadi kekeliruan di lapangan, pasti kedua lembaga itu akan bertanggung jawab," imbuhnya.

Anas mengatakan pernyataan yang dia lontarkan bukan tanpa dasar. Sebab, berdasarkan hasil survei Populi Center diketahui masih ada 40 persen lebih masyarakat yang menolak untuk divaksin.

Baca juga: PROFIL David Tobing, Advokat Publik yang Gugat Raffi Ahmad ke Pengadilan soal Pesta setelah Divaksin

Alasan menolak vaksin pun beragam, mulai dari faktor ketidak percayaan terhadap khasiat hingga efek samping yang ditimbulkan pascavaksinasi.

"Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana masalah ini segera teratasi. Sudah saatnya seluruh energi dan pikiran kita diarahkan untuk bersama-sama ikut mendorong agar program vaksinasi secara nasional isa berjalan lancar dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia agar wabah bisa semakin cepat teratasi," ungkapnya.

Baca juga: FAKTA Raffi Ahmad Berpesta setelah Divaksin: Disentil Sherina hingga Digugat oleh Advokat Publik

Oleh karenanya, politikus PPP tersbht meminta pemerintah lebih menggalakkan lagi program sosialisasi vaksin secara massif dengan pendekatan persuasif, kemanusiaan, edukatif dan tetap memperhatikan hak asasi setiap warga.

"Tidak boleh lagi menggunakan cara-cara ancaman apalagi intimidasi yang hanya akan menimbulkan ketakutan dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.