TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gempa berkekuatan 6,2 magnitudo telah meluluh lantakkan sebagian wilayah di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat.

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk terus waspada karena ada wilayah di Sulbar yang merupakan daerah aktif gempa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan Sulawesi Barat memiliki sesar sehingga masyarakat harus terus mengantisipasi terjadinya gempa.

"Sulbar memang ada yang sangat aktif dan memang ada sesarnya. Memang itu diharapkan bisa menjadi kewaspadaan masyarakat dan pemda," kata Raditya dalam konferensi pers virtual, Minggu (17/1/2021).

Salah satu bentuk kewaspadaan yang diperlukan adalah membangun infrastruktur yang tahan gempa.

"Bagaimana mengembangkan infrastruktur di sana, karena rawan gempa. Jadi infrastrukturnya harus kuat terhadap gempa termasuk khususnya infrastruktur umum, fasilitas umum," jelas Raditya.

Raditya lantas menjelaskan sejarah terjadinya gempa di Sulbar.

Misalnya, pada 11 April 1976, gempa 6,3 M menimpa Polewali Mandar.

Gempa ini memunculkan tsunami dan 13 orang meninggal.

Kemudian pada 23 Februari 1969, gempa berkekuatan 6,9 M di kedalaman 13 kilometer juga terjadi di Desa Maliaya, Malunda, Sulbar.

Gempa ini menyebabkan tsunami setinggi 4 meter. Akibatnya 64 orang meninggal, 97 luka, dan 1.287 rumah rusak.

"Kemudian, 8 Januari 1984, gempa 6,7 M. Ratusan korban jiwa ada di Majene dan Mamuju," ujarnya.

Meski menyebut Sulbar sebagai daerah aktif gempa, Raditya membantah informasi yang menyebut warga Sulbar diminta keluar dari wilayah tersebut karena risiko yang cukup tinggi.

Baca juga: Kepala BNPB: Masyarakat Mamuju Jangan Mudah Terpengaruh Isu Hoaks Terkait Gempa

"Informasi di wilayah Sulawesi Barat terkait dengan potensi risiko gempa yang cukup besar dan diminta semua orang pergi, sudah dipastikan berita itu tidak benar," ujar Raditya.

Hal yang sama dikatakan Kepala BNPB Doni Monardo.

Ia mengingatkan kepada warga di Mamuju, Sulawesi Barat, untuk tidak mudah percaya pada hoaks yang beredar berkaitan dengan peristiwa gempa bumi beberapa waktu lalu.

"Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/1/2021).

Senada dengan Doni, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati juga menyebut informasi mengenai warga Sulbar diminta keluarga dari wilayah tersebut karena risiko yang cukup tinggi adalah informasi hoaks.

Dwikorita menuturkan bahwa pemerintah tidak pernah sama sekali meminta agar warga meninggalkan Mamuju.

Imbauan yang dikeluarkan BMKG, kata Dwikorita, hanya berisikan saran kepada masyarakat untuk tetap menjauhi bangunan.

Ia pun berharap masyarakat tak termakan kabar bohong tersebut dan tetap tenang menghadapi situasi saat ini.
"Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu. Yang kami imbau adalah jauhilah bangunan-bangunan yang sudah runtuh," ungkap Dwikorita.

"Jauhilah lereng yang rawan longsor dan cukup jauh dari pantai," imbuhnya.(tribun network/sen/dod)