Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR RI, Rabu (20/1/2021) besok.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya akan mengajukan pertanyaan seputar prosedur keamanan dalam penegakan protokol kesehatan pada pondok pesantren.

"Kami dari Fraksi PKB salah satunya akan mengajukan pendalaman terkait prosedur keamanan dalam penegakan protokol kesehatan pada lembaga pendidikan, utamanya di pondok pesantren. Ini sekaligus pelibatan pesantren dalam menjaga ketertiban dan keamanan," ujar Jazilul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Makalah Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo Diserahkan 3 Jenderal Bintang Dua Kepada Komisi III DPR

Tak hanya itu, Jazilul mengatakan pihaknya akan menanyakan pula komitmen dari Listyo Sigit.

"Komitmen dalam mendukung reformasi internal Polri agar profesional, bijaksana dan adil dalam memberikan pelayanan, pengayoman dan melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan kriminalitas," ungkapnya.

Baca juga: KBPP Polri Mendukung Komjen Listyo Sigit Prabowo, Calon Kapolri Usulan Presiden

Nantinya, kata Wakil Ketua Umum PKB itu, pihaknya menyiapkan setidaknya dua pertanyaan yang akan diajukan kepada pria yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri tersebut.

"Kami dari Fraksi PKB sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan, ya minimal dua pertanyaan yang akan kami ajukan," ujarnya.

Akan Batasi Kehadiran Peserta Rapat

Rabu (20/1/2021) esok, Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon tunggal kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, ada perbedaan dalam fit and proper test calon kapolri kali ini. 

Perbedaan itu adalah dibatasinya kehadiran peserta baik dari Anggota Komisi III maupun pendamping dari pihak calon kapolri untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

"Yang membedakan adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan pimpinan DPR bahwa ada batas maksimal baik yang melakukan fit and proper test maupun yang akan difit and proper test," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021). 

Baca juga: Besok, Komisi III DPR Putuskan Nasib Komjen Listyo Sigit, Jadi Kapolri atau Tidak

Baca juga: Lompati 3 Angkatan, Komjen Listyo Sigit Prabowo Diharapkan Bisa Menata Sistem Kaderisasi Polri

Dasco mengatakan, kehadiran anggota DPR di ruang rapat saat fit and proper test maksimal 30 persen 

Sisanya akan hadir melalui daring atau virtual. 

"Jadi anggota itu ada ketentuannya 20 atau 30 persen yang datang fisik, lainnya virtual. Untuk calon kapolri mungkin ditentukan pendampingnya beberapa orang saja," ucapnya.

Presiden Akan Lebih Nyaman Sampai 2024

Ketua Pelaksana Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, menilai tak ada masalah dengan dipilihnya Komjen Listyo Sigit Prabowo, sebagai calon tunggal Kapolri.

Benny beranggapan, kritik yang menilai Listyo Sigit terlalu muda untuk menjadi Kapolri tidak ada hubungannya dengan kemampuan dia.

"Kalau dari kami memetik pengalaman Pak Tito (Karnavian) dulu, tidak ada masalah. Tunjukkan prestasinya, kinerjanya, kemampuannya, semua menerima. Saya yakin bapak presiden mempertimbangkan itu," kata Benny usai menghadiri rapat di Komisi III, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Calon Kapolri Listyo Sigit Ikut Fit and Proper Test di Komisi III DPR Rabu Lusa

Selain itu, kritik juga datang karena Listyo Sigit akan melangkahi dua angkatan setelah Kapolri saat ini Jenderal Idham Azis, yang merupakan Akpol Angkatan 1988.

Sementara Listyo merupakan Akpol Angkatan 1991.

Benny justru menilai, jika resmi terpilih, Listyo akan memiliki masa jabatan yang panjang dan bersamaan dengan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden hingga 2024.

"Kita lihat ini sampai 2024 masa jabatan presiden, akan lebih nyaman sampai selesai. Daripada nanti dua tahun ganti lagi, dua tahun ganti lagi," ujarnya.