TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -  Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Staf Presiden Moeldoko yakin bahwa Kementerian Kesehatan dan BPOM akan memonitor penggunaan vaksin Pfizer di negara lain.

Hal itu terkait kasus meninggalnya 23 penerima vaksin i Norwegia, setelah dilakukan vaksinasi Pfizer, yang mayoritas diantaranya lansia.

"Pasti BPOM dengan case  (kasus) ini pasti sudah bekerja dan mengevaluasi case di negara lain. karena ini kan baru di satu Negara, dan sudah dinyatakan negara tersebut bahwa ini divaksinkan  kepada orang Manula (Lansia)," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, (20/1/2021).

Baca juga: Thailand Akan Penjarakan Warganya yang Sebar Hoaks soal Vaksin Covid-19 di Medsos

Dari hasil monitoring tersebut Moeldoko mengatakan,  Kemenkes dan BPOM akan melakukan evaluasi.

Hanya saja evaluasi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan kasus yang terjadi di Norwegia saja, melainkan di negara lain yang juga menggunakan vaksin Pfizer.

"Tapi kan perlu dilihat negara lain lagi yang menggunakan vaksin Pfizer tingkat resikonya seperti apa, BPOM akan mengevaluasi , kemenkes akan evaluasi," katanya.

Moeldoko mengatakan penentuan apakah Indonesia akan tetap menggunakan vaksin Pfizer sangat tergantung pada hasil monitoring dan evaluasi Kemenkes dan BPOM terhadap kejadian yang terjadi di negara lain. P

ada dasarnya menurut Moeldoko, baik Kemenkes maupun BPOM menempatkan tiga dasar atau pakem dalam memilih vaksin.

Diantaranya yakni aspek keamanan, lalu aspek kehalalan, dan ketiga tingkat efektivitas vaksin dalam melawan virus Corona atau SARS-CoV-2. 

"Jadi belum bisa dikatakan sekarang, tapi yang pasti Kemenkes dan BP POM akan mengevaluasi," pungkasnya.