ICW Harap Kapolri Listyo Sigit Prabowo Berantas Korupsi di Internal Kepolisian
ICW berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat menyusun agenda kerja yang berorientasi peningkatan citra Polri di mata masyarakat.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat menyusun agenda kerja yang berorientasi peningkatan citra Polri di mata masyarakat.
Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, selama ini kepolisian selalu terjerembab pada peringkat bawah dalam survei-survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
"Dalam konteks menyokong agenda pemberantasan korupsi, ICW mendesak beberapa hal yang harus dilakukan oleh Kapolri," kata Kurnia melalui keterangannya, Rabu (27/1/2021).
"Pertama, dalam seratus hari ke depan, Kapolri harus berani untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum di internal kepolisian," tambahnya.
Baca juga: Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sebut Jabatan Kapolri Sebagai Bentuk Tanggungjawab Kepada Tuhan
Hal ini, kata Kurnia, dapat dilakukan dengan menginisiasi pembentukan tim satuan tugas khusus yang kedudukannya di bawah pengawasan langsung dari Kapolri.
"Hal ini penting dilakukan untuk memastikan integritas jajaran Kepolisian itu sendiri," katanya.
Selain itu, ujar Kurnia, tim ini juga dapat berkoordinasi dengan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat dua hal, yaitu Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta transaksi keuangan yang mencurigakan.
Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ibaratkan Jenderal Idham Azis Sebagai Elang Pemimpin
"Jika ditemukan adanya anggota Polri yang tak patuh dalam melaporkan LHKPN, Kapolri mestinya langsung menjatuhkan sanksi administratif terhadap oknum tersebut," tegasnya.
Lalu, tatkala ditemukan ada transaksi keuangan yang mencurigakan, lanjutnya, maka tim itu dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Selanjutnya, ICW juga berharap Listyo Sigit harus berani mendesak anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian untuk mengundurkan diri dari Korps Bhayangkara.
"Selain melanggar regulasi, praktik itu juga membuka peluang terjadinya dugaan konflik kepentingan," ujar Kurnia.
Program Kapolri Baru
Dalam fit and propher test dengan Komisi III DPR RI pada Rabu (20/1/2021), Listyo Sigit mengaku akan mewujudkan Polri yang Presisi.
Adapun, presisi merupakan singkatan dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan.
Sigit mengaku ingin memperkenalkan konsep Presisi ini menjadi gambaran dari Polri kedepan.
"Merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi.
"Konsep inilah yang akan mewarnai Polri ke depan," kata Sigit saat menjalani fit and proper test dengan Komisi III DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/1/2021).
Baca juga: SAH! Listyo Sigit jadi Kapolri Gantikan Idham Azis, Catat Janji dan Program Kapolri Baru
Baca juga: Digelar di Istana Negara, Pelantikan Kapolri Listyo Sigit Terapkan Protokol Kesehatan Ketat
Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, konsep Transformasi menuju Polri yang Presisi dilaksanakan pada 4 (empat) bidang.
Pertama, transformasi di bidang organisasi transformasi.
Kedua, di bidang operasional transformasi.
Ketiga, di bidang pelayanan publik.
Keempat, transformasi di bidang pengawasan.
Selain itu, Sigit pun membeberkan 16 program prioritas yang akan dilakukannya saat menjabat sebagai Kapolri.
Berikut 16 program prioritas yang akan dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dikutip dari akun resmi Instagram Divisi Humas Polri:
1. Penataan kelembagaan
2. Perubahan sistem dan metode organisasi
3. Menjadikan sumber daya manusia Polri yang unggul di era Police 4.0
4. Perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0
5. Pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
6. Penegakan kinerja penegakan hukum
7. Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19
8. Pemulihan ekonomi nasional
Baca juga: Rabu 27 Januari Pelantikan Kapolri Listyo Sigit, Nasib Kursi Kabareskrim hingga Hari Penting Jokowi
Baca juga: Soroti Janji-janji Kapolri Listyo, IPW: Percayalah Itu Tidak Akan Bisa Dipenuhi
9. Menjamin keamanan program prioritas nasional
10. Penguatan penanganan konflik sosial
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri
12. Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas
13. Pemantapan komunikasi publik
14. Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan
15. Penguatan fungsi pengawasan
16. Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (publik complaint).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.