Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan, vaksinasi mandiri pada pengusaha bersifat opsional.

Hariyadi menuturkan, tidak semua pengusaha ikut dalam program vaksinasi mandiri tersebut, lantaran keadaan ekonomi yang belum stabil.

Hal itu disampaikan Hariadi dalam diskusi virtual Kamis malam (28/1/2021).

"Ini saya luruskan, takutnya di masyarakat berkembang wah pengusaha istilahnya arogan mentang-mentang punya uang terus mau bikin vaksin sendiri ini harus diluruskan, bahwa itu opsional," ujarnya.

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Sebagai Pemulihan Ekonomi Indonesia kata Airlangga Hartarto

Baca juga: Vaksinasi Massal 3.000 Nakes, Kemenkes Dapat Rekor MURI

"Sekarang sudah dibuka oleh KADIN siapa-siapa saja yang mau silakan vaksin. Kalau mau punya kemampuan membayar silakan tapi kalau memang perusahaan itu (gak bisa) apalagi dengan kondisi seperti ini ya mengalami kesulitan tetap ikut programnya pemerintah," lanjut Hariyadi.

Ia mengatakan, sejak awal sikap APINDO menyerahkan semua keputusan terkait vaksinasi covid-19 kepada pemerintah

Sehingga, dalam situasi apapun semua menjadi tanggung jawab pemerintah.

Baca juga: Target Jokowi Sehari 1 Juta Vaksinasi, Pakar: Lebih Penting Lakukan Testing

"Jadi semua itu harus di monitor oleh negara. Mana kala ada opsi mungkin karena pertimbangan lain, apakah diperlukan memang untuk sektor-sektor tertentu yang memang harus cepat dan sebagainya divaksin," kata Haryadi.

Meski demikian, jika memang pemerintah memutuskan ada vaksinasi mandiri, pengawasan tetap harus dilakukan, agar tak menimbulkan masalah.

"Saya rasa boleh saja itu tapi tetap negara itu harus melakukan kontrol ya karena ini jangan sampai nanti ya ada masalah nih dalam pelaksanaannya," ungkap dia.