Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pimpin Rapat Soal Kesejahteraan di Papua, Maruf Amin Tekankan Pentingnya Stabilitas Polhukam

Maruf Amin memimpin rapat implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Pimpin Rapat Soal Kesejahteraan di Papua, Maruf Amin Tekankan Pentingnya Stabilitas Polhukam
Dokumentasi Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat soal implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Diketahui, tujuan pokok diterbitkannya Inpres tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua, yang mencakup 7 (tujuh) bidang prioritas, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMK, ketenagakerjaan, pencapaian SDGs, dan infrastruktur.

Dalam rapat tersebut, Maruf Amin mengatakan agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat, diperlukan situasi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) yang kondusif.

Baca juga: Wapres Maruf Harap DSN MUI Sesuaikan Roadmap Pemerintah Soal Program Ekonomi dan Keuangan Syariah

"Saya minta melalui pertemuan ini, kita dapat memastikan bahwa bidang Polhukam di Papua dan Papua Barat dapat tertangani dengan baik dan selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai amanat Inpres 9/2020," ujar Maruf saat memimpin rapat di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat, Kamis (28/01/2020).

Wapres ingin memastikan bahwa aspek Polhukam dan aspek-aspek krusial lainnya, seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua juga terkawal dan tertangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Fintech Dikembangkan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

"Isu-isu yang dapat kita catat di sini termasuk isu Otonomi Khusus (Otsus), pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), pertahanan dan keamanan, hak asasi manusia (HAM), separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional," katanya.

Pada rapat yang diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ini, Wapres kembali mengingatkan pentingnya meletakkan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas membahas Papua pada tanggal tanggal 11 Maret 2020 lalu.

Baca juga: Mantan Wapres AS Mike Pence akan Pulang ke Kampung Halamannya di Indiana

"Pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus," ungkapnya.

Kedua, dikatakan Maruf Amin, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru dalam melaksanakan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

"Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat," tambahnya.

Kemudian ketiga, kata Wapres, kebijakan Otonomi Khusus harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat.

"Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera," katanya.

Hadir dalam rapat tersebut Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofian Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ikuti kami di
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas