Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Presiden Minta BKKBN Beri Penyuluhan Ketahanan Keluarga 

Menurut Jokowi hampir semua orang saat ini memiliki gawai untuk mengakses internet dan media sosial. Oleh karena itu metode komunikasi BKKBN juga...

Presiden Minta BKKBN Beri Penyuluhan Ketahanan Keluarga 
capture siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana tahun 2021, pada Kamis (28/1/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tidak hanya mensosialisasikan jumlah anak dan jarak antar-kelahiran, melainkan juga membangun ketahanan keluarga. 

"Membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagai bidang baik kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, dan kebahagiaan keluarga," kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (28/1/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Metode Komunikasi BKKBN Dirubah ke Arah Digital

Membangun ketahanan keluarga yang dimaksud mulai dari penanganan gizi, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan, akses pendidikan, akses kesehatan, hingga  terjaganya sumber-sumber pendapatan. 

"Itu adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga indonesia," katanya.

Presiden mengajak anggota BKKBN melakukan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan keluarga. Mengingat keluarga di Indonesia sekarang ini didominasi oleh keluarga muda yang berkarakter digital.

"Karena kelompok sasaran utama bapak ibu adalah generasi muda, keluarga-keluarga muda, yang lebih berkarakter digital," kata Presiden.

Menurut Jokowi hampir semua orang saat ini memiliki gawai untuk mengakses internet dan media sosial. Oleh karena itu metode komunikasi BKKBN juga harus berubah.

Baca juga: Presiden Tunjuk BKKBN sebagai Penanggung Jawab Penanganan Stunting

"Harus berkarakter kekinian, penyampaian-penyampaian informasi gunakan media-media yang kekinian. Sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan," tuturnya.

Berdasarkan laporan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo petugas penyuluh KB desa dan sub petugas penyuluh KB seluruhnya berjumlah 1,2 juta orang. 

Selain itu penyuluh KB yang berstatus PNS 13 ribu dan petugas lapangan KB non-PNS 9.600 orang.

Presiden berpesan bahwa para penyuluh KB di desa bukan hanya bertugas untuk pengendalian kependudukan.

Melainkan juga, untuk meningkatkan kualitas keluarga di tingkat kampung atau desa  dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, sehat, sejahtera dan bahagia.

"Yang dikerjakan BKKBN sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara kita karena sesungguhnya keluarga adalah tiang negara. Jika seluruh keluarga hidup berkualitas maka Indonesia juga akan berkualitas, indonesia juga akan sejahtera dan jangan lupa di tengah keluarga akan lahir keluarga yang sehat dan berkualitas," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas