Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melalui Golkar Institute, Partai Golkar berkomitmen mencetak kader-kader yang berkualitas, paham dan menguasai segala hal ihwal tentang pemerintahan dan ilmu kebijakan publik.

Hal itu disampaikan Ketua Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily jelang peluncuran Golkar Institute dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (31/1/2021).

Politikus muda Golkar kelahiran Pandeglang ini menjelaskan, Golkar Institute, diproyeksikan menjadi Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik.

“Partai Golkar serius membangun Golkar Institute yang akan jadi kawah candradimuka bagi para kader Golkar,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Konsep pembelajaran pun, imbuh Ace, dipersiapkan dengan matang.

Selain kurikulum, silabus dan lain-lainnya.

Baca juga: Golkar Institute Bertekad Membangun Sekolah Partai yang Berkualitas

Bahkan, untuk merumuskan format yang ideal, Golkar Institute sampai berdiskusi dengan Profesor Kishore Mahbubani dari Lee Kwan Yew School of Public Policy, Singapura.

"Lewat Golkar Institute, para kader bisa berbagi pandangan tentang ilmu pemerintahan dan kebijakan publik yang harus dikuasi oleh seorang calon pemimpin," kata Ace.

Ace menambahkan, Golkar Institute sendiri dibentuk dengan misi menjadi sekolah partai yang terkemuka.

Melalui Golkar Institute inilah, Partai Golkar akan mencetak kepemimpinan atau para calon pemimpin politik yang transformatif, kompeten, inovatif dan berintegritas.

Baca juga: Legislator Golkar Kecam Twit Abu Janda soal Islam Agama Arogan

"Calon pemimpin yang memiliki etos kerja yang tinggi, berdaya saing dalam mewujudkan good governance menuju Indonesia maju," ujarnya.

Ada pun visi dari Golkar Institute, kata Ace, adalah untuk menuju kepemimpinan politik yang transformatif, inovatif, berintegritas, memiliki etos kerja dan berdaya saing.

Serta, berwawasan global dalam mewujudkan good government.

Karenanya nanti, Golkar Institute bakal menggelar diskusi secara daring. Salah satunya membahas kebijakan geopolitik Indonesia ke depan.

"Golkar Institute akan mengadakan kajian geo-politik ini secara rutin dengan menghadirkan narasumber berkualitas," katanya.

Ace menambahkan, pada 2 Februari nantinya misalnya, Golkar Institute akan menggelar ada diskusi secara daring.

Baca juga: Golkar Dorong Dibentuknya Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi

Diskusi bakal menghadirkan narasumber yang kompeten dan berkualitas.

Diskusi ini sekaligus menandai soft launching Golkar Institute, Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik.

Ada pun narasumber yang dihadirkan antara lain, Profesor Kishore Mahbubani, guru besar terkemuka dari National University of Singapore.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar Institute, Airlangga Hartarto akan hadir sebagai opening speaker.

"Narasumber lainnya yang akan hadir dalam diskusi, Profesor Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) yang juga mantan Kepala Bappenas Kabinet Pembangunan VII," ujarnya.

Ditambahkanya, diskusi atau kursus pemerintahan dan kebijakan publik yang digelar Golkar Institute, awalnya akan digelar pada Januari tahun ini.

Namun, karena pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, maka program rutin ini diundur ke awal Februari.

Nanti, para kepala daerah terpilih dari Partai Golkar yang akan jadi peserta kursus atau diskusi.

"Seharusnya, pada bulan Januari 2021 ini kami menggelar kursus pendidikan pemerintahan bagi kepala daerah terpilih Pilkada 2020. Namun, karena kebijakan PPKM Jawa-Bali, kegiatan ini ditunda pelaksanaannya pada awal Februari 2021," jelas Ace.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ada tiga bidang yang akan jadi fokus dari kursus pendidikan pemerintahan yang digelar Golkar Institute.

Pertama, bidang kepemimpinan. Bidang ini sangat penting untuk dikuasai karena bagaimana pun, semua kader partai adalah calon pemimpin partai politik.

Kedua, bidang politik pemerintahan yang juga sangat penting untuk jadi bekal para kader beringin yang akan berkiprah di legislatif atau pun eksekutif.

Ketiga, bidang public policy atau kebijakan ekonomi makro.

Selain itu, juga bidang lainnya seperti pemahaman di bidang public communications dan stakeholder management.