TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menjawab isu rencana kudeta Partai Demokrat yang disebutkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, Senin (1/2/2021)

Bahkan secara terang-terangan, AHY menyebut ada lima orang yang terlibat dalam gerakan politik tersebut.

Satu di antara mereka adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Moeldoko Buka-bukaan Soal Tudingan Dirinya Ingin Kuasai Demokrat: Mungkin Itu Gara-gara Foto

Baca juga: Pengakuan Moeldoko Ungkap Asal Usul Kenapa Dirinya Dituding Ingin Rebut Partai Demokrat

Menanggapi hal tersebut, Moeldoko mengaku sebenarnya hanya ingin diam terlebih dahulu. Sebab, ia tak perlu reaktif.

"Teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam saja sih, menunggu besok atau kapanlah, karena saya nggak perlu reaktif dalam hal ini," ujar Moeldoko dalam konferensi pers yang diungga KompasTV.

Lebih lanjut, jenderal purnawirawan TNI itu meminta agar tidak semua hal dikaitkan dengan Istana.

Bahkan, Moeldoko meminta agar Jokowi tidak diganggu karena Presiden tidak mengetahui sama sekali masalah tersebut.

Masalah itu, lanjut dia, adalah urusan Moeldoko.

"Poinnya yang pertama: jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini."

"Karena beliau, dalam hal ini, tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa, dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi, itu urusan saya. Urusan Moeldoko ini," tegas mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Moeldoko Jawab Tudingan Partai Demokrat: Jadi Pemimpin Jangan Baperan

Baca juga: Respons Tudingan AHY, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi, Beliau Tak Tahu Apa-apa Dalam Hal Ini

Lebih lanjut, Moeldoko menceritakan pertemuannya dengan beberapa orang di rumahnya.

"Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian, beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orangnya terbuka."

"Saya mantan Panglima TNI dan tidak memberi batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini, mau datang terbuka 24 jam, siapa pun," kata dia.

Orang-orang tersebut, lanjut Moeldoko datang secara bergelombang. Ia mengaku tidak tahu apa konteks kedatangan orang-orang ini.

"Secara bergelombang mereka dateng, berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa, saya juga nggak ngerti," ujar dia.

Selanjutnya, Moeldoko berbicara dengan mereka dengan mengawali soal pertanian yang menjadi kegemarannya.

Para tamu itu pun lantas menceritakan tentang situasi yang mereka tengah hadapi.

Moeldoko pun hanya bisa mendengarkan.

"Dari ngobrol obrolan itu, biasanya saya awali dengan pertanian karena saya memang suka pertanian."

"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja. Berikutnya ya udah dengerin aja," kata dia.

Mendengar cerita tersebut, Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi yang dialami.

"Saya sih sebenarnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.

Sikap Moeldoko tersebut lantas memicu sejumlah isu yang saat ini berkembang.

Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur itu menduga, munculnya isu ini berasal dari foto-foto.

"Terus muncullah isu-isu dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto. Orang dari Indonesia Timur, dari mana-mana, kan pengen foto sama gua, sama saya. Ya, saya terima saja. Apa susahnya?!"

"Itulah yang menunjukkan seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapa pun," ucap dia.

Moeldoko lantas tak keberatan, bila foto itu menjadi persoalan yang digunjingkan.

"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya, silakan saja. Saya tidak keberatan," katanya.

Selanjutnya, Moeldoko memberikan saran agar menjadi seorang pemimpin yang kuat dan tidak baperan.

Ia juga menyinggung soal adanya kudeta yang seharusnya beradal dari dalam, bukan dari luar.

"Berikutnya teman-teman sekalian, saran saya, menjadi seorang pemimpin seharusnya pemimpin yang kuat, jangan mudah baperan, jangan terombang-ambing, dan seterusnya."

"Ya kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana-mana ya, diborgol aja kali ya."

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta ya kudeta dari dalam, masak kudeta dari luar," kata Moeldoko mengakhiri konferensi persnya.

Isu Rencana Kudeta Partai Demokrat

Sebelumnya, AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal ini diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

Secara terang-terangan, AHY menyebut, gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang ada atau pernah bergabung dengan Partai Demokrat.

Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Inilah lima sosok serta latar belakang orang yang disebut AHY terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat:

- satu kader Demokrat aktif

- satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif

- satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi

- satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu

- satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan

Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.

Apalagi, gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.

AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat.

Demokrat Sebut Nama Moeldoko

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers AHY.

Pada Senin malam, Herzaky akhirnya angkat bicara terkait nama dari sosok tersebut.

Nama yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.

Ia melanjutkan, hal ini bukan soal perkara Partai Demokrat melawan Istana.

Melainkan, kata dia, hal ini mengenai penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Jokowi.

Saat ini, Partai Demokrat menunggu respons Presiden Jokowi terkait surat yang diberikan Ketum Partai Demokrat.

Herzaky mengaku, Demokrat sudah mendapat info bahwa Presiden sudah membaca surat tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional untuk Kepentingan 2024"

(Tribunnews.com/Sri Juliati, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)