IDI: Jalan Terakhir PSBB Superketat, Mobilisasi Masyarakat Disetop

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angka kasus harian positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukan arah terkendali, meski kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKKM) diperpanjang hingga 8 Februari mendatang.

Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto mengatakan, jika angka kasus harian positif Covid-19 masih menunjukkan peningkatan, maka pemerintah sebaiknya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.

Saat ini PB IDI masih terus melihat dan akan melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan PPKM tahap kedua yang berlangsung pada 26 Januari lalu hingga 8 Februari mendatang.

Jika PPKM tahap kedua tidak juga menurunkan jumlah infeksi baru dan kasus kematian akibat Covid-19, maka solusinya adalah PSBB superketat.

"Jalan terakhir ya PSBB superketat. Mobilisasi masyarakat disetop. Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia," kata Slamet saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Ini 25 Kelurahan di Jakarta dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi

Baca juga: BREAKING NEWS Update Corona 1 Februari: Bertambah 10.994, Total Kasus 1.089.308

Slamet juga mengatakan bahwa ketentuan swab PCR tidak menjamin seseorang tidak terjangkit virus corona dalam sebuah perjalanan.

Sebab, jika swab PCR dilakukan hari ini dan hasilnya negatif, seseorang masih bisa terinfeksi virus corona keesokan harinya.

"Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalau itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simple-nya begitu," tambah Slamet.

Jika angka kematian dan infeksi Covid-19 masih tinggi, Slamet menyarankan PSBB superketat dilakukan setidaknya selama satu bulan.

Meski begitu, ia menyebut bahwa risiko terbesarnya ada pada sektor ekonomi.

Namun, tidak ada jalan lain lagi untuk benar-benar menekan laju pertambahan kasus kematian dan infeksi baru virus corona.

"Tinggal Presiden mau memilih yang mana. Kalau mau menurunkan (angka kematian dan infeksi Covid-19) betul-betul turun, risikonya ekonomi," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya mengakui bahwa pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19.

Baca juga: UPDATE Corona Indonesia 31 Januari 2021: Total 1.078.314 Positif, 873.221 Sembuh, 29.998 Meninggal

Baca juga: Kemenhub: GeNose C19 Bukan Alat Diagnostik Covid-19 dan Tak Bisa Gantikan Tes PCR

Hal itu disebabkan oleh implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.

Selain itu, Jokowi juga tidak mempermasalahkan jika ekonomi turun pada masa PPKM ini asalkan diiringi oleh penurunan kasus Covid-19.

"Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun), asal Covid-nya juga turun. Tapi, ini kan enggak," terang Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).(tribun network/rin/dod)