Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kemendagri Akan Mengawasi Komitmen Pemda dalam Program Sekolah Penggerak

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawasi komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Sekolah Penggerak.

Kemendagri Akan Mengawasi Komitmen Pemda dalam Program Sekolah Penggerak
Dok kemendagri
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawasi komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Sekolah Penggerak.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam “Peluncuran Merdeka Belajar 7: Program Sekolah Penggerak,” pada Senin (1/2/2021).

“Dalam rangka keberlanjutan Program Sekolah Penggerak yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan yang berimplikasi kepada capaian kompetensi minimal para peserta didik, maka Kemendikbud dan pemda menjadi kunci utama,” kata Hudori dalam keterangannya.

Untuk keberlanjutan program tersebut, dibutuhkan komitmen Pemda sebagai bagian dari kunci keberhasilan Sekolah Penggerak.

Kemendagri meminta Pemda untuk segera memahami konsep Program Sekolah Penggerak secara menyeluruh.

Termasuk membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, untuk mendukung Program Sekolah Penggerak dengan mempedomani Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Hudori mengatakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penganggaran atau yang dikenal dengan APBD harus segera dilakukan integrase.

Dinas terkait ini segera memetakan kebutuhan untuk dukungan pelaksanaan program penggerak yang selanjutnya disesuaikan dengan Kepmendagri 90 Tahun 2020.

Baca juga: Kemendikbud Harap Dalam Empat Tahun ke Depan Seluruh Sekolah Jadi Sekolah Penggerak

“Aada perubahan menjadi Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan daerah,” jelasnya.

Kemendagri juga meminta Pemda tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya di Sekolah penggerak selama minimal 4 tahun (khusus untuk sekolah negeri).

Terkait pembinaan dan pengawasan di masing-masing level pemerintahan, Kemendagri selaku Pembina umum dan Kemendikbud  selaku Pembina teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

“Gubernur di samping sebagai wakil pemerintah pusat juga sebagai wakil daerah otonom tentu saja dapat melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan dasar, PAUD dan Non Formal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota,” ujarnya.

Gubernur sebagai kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan menengah dan khusus yang menjadi kewenangannya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan satuan pendidikannya, misalnya di dinas pendidikan dan kebudayaan.

“Bupati dan walikota daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan pendidikan dasar, PAUD dan Non Formal yang tentu saja ini menjadi kewenangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan satuan pendidikannya,” imbuh Hudori.
 

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas