Tribun

Gejolak di Partai Demokrat

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Tegaskan Setia pada Hasil Kongres V

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari menegaskan pihaknya tetap akan mematuhi hasil Kongres Partai Demokrat ke V.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Tegaskan Setia pada Hasil Kongres V
Istimewa
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Lucy Kurniasari 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari menegaskan pihaknya tetap akan mematuhi hasil Kongres Partai Demokrat ke V.

Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perihal adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

"DPC Partai Demokrat Kota Surabaya tetap tegak lurus patuh dan taat pada Hasil Kongres Partai Demokrat ke V dan semua Instruksi Ketua Umum," ujar Lucy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Lucy yang juga anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan DPC Partai Demokrat Kota Surabaya akan menaati azas dan tetap bersikap serta berperilaku sesuai koridor partai.

Baca juga: Dugaan Moeldoko soal Tudingan Terlibat Kudeta Demokrat, Berawal Curhatan para Kader hingga Foto

"Para pengkhianat harus dilawan dengan menegakkan AD/ART. Mari bersatu membersihkan para pengkhianat dari partai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Lucy menegaskan akan terus mendukung AHY sebagai ketua umum dan bekerja untuk membuat Partai Demokrat berjaya.

"DPC Partai Demokrat Kota Surabaya mendukung bukan hanya dengan secarik kertas, tapi dengan kerja nyata. Kami tetap berbakti untuk kejayaan Partai Demokrat bersama ketua umum kami, AHY," tandasnya.

Baca juga: AHY Sebut Ada Pihak Istana yang Terlibat Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Itu Urusan Saya Bukan KSP

Sebelumnya diberitakan, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Kata NasDem soal Pernyataan AHY Ada Rencana Kudeta Demokrat: Sebenarnya Bisa Buka Aib Sendiri

AHY menyatakan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Baca juga: AHY Kirim Surat pada Jokowi, Konfirmasi soal Pejabat Pemerintah Diduga Terlibat Kudeta Demokrat

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas