Moeldoko Diminta Mundur dari Jabatan KSP
Irwan meminta agar Kepala Staf Presiden Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Cakra AHY, Irwan meminta agar Kepala Staf Presiden Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
“Secara kesatria seharusnya pak Moeldoko mengundurkan diri,” tutur Irwan kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Menurutnya, langkah mundur Moeldoko tersebut untuk menjaga marwah Istana dan Presiden Jokowi.
“Jangan sampai publik meminta Jokowi menertibkan atau meminta beliau mundur,” ucapnya.
Baca juga: Ferdinand Hutahaean Sebut Tuduhan Kudeta Partai Demokrat ke Moeldoko Tendensius
Irwan pun menyebut Moeldoko harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataanya soal pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Moel bilang tidak perlu mengkaitkan dengan Pak Jokowi. konsekuensinya mundur dong atau dimundurkan oleh Presiden,” kata Irwan
“Jangan coba ganggu Mas AHY. Bukan soal elektoral, tapi kedaulatan dan harga diri mas AHY. Kami pasti lakukan perlawanan,” sambungnya.
Sementara itu langkah AHY mengirim surat ke Jokowi terkait manuver politik Moeldoko untuk mengkudeta posisi pucuk pimpinan Partai Demokrat merupakan hal yang wajar.
Pasalnya, kata Irwan, AHY ingin Jokowi menertibkan pejabat-pejabat di lingkaran Istana agar tidak mengganggu internal partai politik lain.
"Kalau berkirim surat ya karena kami melihat kewenangan menertibkan itu ada di Pak Jokowi. Itu konstitusi," papar Irwan.
Sebelumnya, Moeldoko disebut sebagai pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum AHY.
Hal tersebut disampaikam Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi yang dikutip Tribunnews.com, Senin (1/2/2021).
Menurutnya, alasan AHY berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pengambilalihan Demokrat secara paksa oleh Moeldoko, karena dikabarkan mendapat restu dari presiden.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis Andi.