Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Siapa Diuntungkan Jika Pilkada Digelar 2024 ?

Pilkada dan Pemilu jika dipisahkan akan mudah dikelola. Contohnya adalah penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dianggap

Siapa Diuntungkan Jika Pilkada Digelar 2024 ?
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Opini dari Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengatakan, Pemilu nasional dan Pilkada digelar secara serentak merupakan penumpukan konflik dan beresiko.

Ia mengatakan, seharusnya konflik itu didistribusikan agar bisa dikelola.

Pilkada dan Pemilu jika dipisahkan akan mudah dikelola. Contohnya adalah penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dianggap sukses meski digelar saat pandemi.

"Pilkada dan pemilu yang tersebar menurut waktu dan tempat, resiko tak terkelolanya lebih rendah seperti pengalaman kita selama ini.

Contoh mutakhir adalah pilkada 2020 yang sukses besar: damai, voter turn out tinggi meski di tengah pandemi," ujarnya.

Baca juga: Pilkada Serentak Digelar 2022 Atau 2024? Sembilan Fraksi Terbelah

Pengamat Politik Hendri Satrio atau Hensat memberi pandangannya terkait pelaksanaan Pilkada serentak di 2024.

Ia menjelaskan perihal tren yang akan hilang kedepannya bila di 2024 aka dilakukan Pilkada serentak.

"Bila pilkada 2022 dan 2023 tidak ada, kemungkinan besar tren Presiden berasal dari pemimpin daerah akan berakhir di Pak Jokowi," ucapnya.

Baca juga: MK Diminta Perhatikan Dugaan Pelanggaran TSM di Pilkada Banjarmasin

Kemudian selain hal itu, ia memaparkan perihal pihak-pihak yang paling berpeluang untuk maju menjadi Presiden setelah hilangnya tren Presiden yang berasal dari pimpinan daerah tersebut.

"So, yang paling berpeluang jadi Presiden adalah tokoh berpanggung (politik) seperti Wapres, Menteri, Pemimpin Lembaga, Pengusaha dan Selebritis," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menerangkan Pilkada 2024 secara politik akan menguntungkan PDIP. Karena akan banyak PLT gubenur, bupati atau wali kota.

"Walaupun pejabat yang ditunjuk dari ASN eselon 1 dari Kemendagri dan Pemprov, tetapi mereka tetap akan berkiblat pada partai penguasa," imbuh Ujang.

Baca juga: PKS : Wajar Jika Pilkada 2022 Jadi Panggung Utama bagi Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 

Ujang memaparkan, keuntungan lain yang diambil PDIP adalah dapat menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang akan berpartisipasi di Pilkada 2022.

"Jika Pilkada di 2024, maka Anies sudah lemah karena tak lagi menjadi gubernur, maka bisa dikalahkan oleh jagoan dari PDIP atau partai lainnya," ucapnya.

Ikuti kami di
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas